CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (05/06/2018) siang tadi menggelar Rapat Paripurna perdana dalam rangka penutupan masa sidang ke I tahun 2018 dan pembukaan masa sidang II tahun 2018 sekaligus penyampaian laporan hasil reses I tahun 2018.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Ketua Stevanus Freeke Runtu, Wakil Ketua Marthen Manoppo, dan Wakil Ketua Wenny Lumentut, serta dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven OE Kandouw.
Dalam penyanpaian hasil reses yang dilaksanakan para anggota DPRD Dapil Kota Manado yang diwakili Anggota DPRD Amir Liputo dalam laporannya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyeriusi masalah infrastruktur yakni masalah banjir dari dampak sejumlah pelebaran jalan.
“Di daerah Malendeng, Paal IV dan Rike mengalami kebanjiran yang cukup serius pasca adanya jalan Ring Road. Selain itu, masalah kemacetan yang kian hari kian bertambah untuk dapat diseriusi,” pinta Liputi mewakili sejumlah anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado.
Sementara, masalah pendidikan menjadi titik berat anggota DPRD Sulut dapil Nusa Utara (Nustar).
“Kami warga masyarakat Nustar membutuhkan pendidikan dari sisi tenaga pendidik. Kemudian ada permintaan warga memberikan bantuan beasisea bagi masyarakat kurang mampu. Meski sudah ada tapi belum cukup. Selain itu, permintaan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti halnya sekolah yang bisa dikatakan di daerah kepualauan atau Nustar masih sedikit,” ungkap perwakilan anggota DPRD Sulut dapil Nustar Dicky Makagansa.
Adapun Rita Lamusu Manoppo yang mewakili anggota DPRF dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali menitikberatkan perhatian infrastruktur.
“Ini merupakan kebutuhan yang harus digenjot dimana hal ini diperlukan menunjang roda perekonomian masyarakat antara lain pembuatan jalan, akses jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya,” ungkap Lamusu.
Menyikapi itu, Wagub Sulut Steven Kandouw, mengapresiasi atas kinerja DPRD yang telah memberikan masukan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena menurut Wagub, reses anggota DPRD itu sangat penting demi menyerap aspirasi masyarakat.
“Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman di DPRD, yang telah memebrikan masukan tentang apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Baik itu infastruktur dan non infastruktur, namanya kebutuhan tetap kebutuhan. Baik itu kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Makanya saya sampaikan, reses itu sangat penting,” kata Kandow.
Lanjut Kandouw, Pemerintah harus melakukan kolaborasi apa yang ditemukan dilapangan dan apa yang menjadi program dari Pemerintah. Agar Rancangan Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sempurna dan tidak berjalan sendiri.
“Karena teman-teman DPRD ini up to date. Apa yang menjadi keingninan, kebutuhan, tanggapan, harapan bahkan tuntutan masyarakat, bisa mereka dapatkan di reses. Tentu tugas dari kami mengkolaborasikan temuan dilapangan dan program pemerintah, supaya RPJMD berjalan holistik dalam artian sempurna. Di Bolmong banyak sekali keluhan, bahkan yang jadi tanggung jawab Pemkab pun dimasukkan ke kita di provinsi. Namun tidak apa-apa malah kami memberikan apresiasi,” tutupnya. (Advertorial)
Penulis : Angga Wirya Mega
