CYBERSULUT.NET – Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Selasa (19/11/2019).
Rakor yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulut maupun Kabupaten/Kota ini, dibuka Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua James Kojongian dan Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu.
Dalam sambutannya, Andrei Angouw berharap dengan pelaksanaan rapat koordinasi BK, bisa menyatukan persepsi bersama mengenai fungsi BK dan penyusunan Tatib dan kode etik.
“Supaya standartnya sama, jangan setiap daerah berebeda. Pertemuan ini juga bisa membuka komunikasi antara kita, DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk saling koordinasi mengingat konstituen kita sama,” ujar Andrei Angouw.
Politisi PDIP Sulut ini pun berpesan agar anggota DPRD Sulut maupun yang ada di Kabupaten/Kota sebagai simbol demokrasi, dapat menjaga nama baik dan citra dari lembaga DPRD.
“Ini sangat penting, sekali lembaga tidak dipercaya masyarakat maka kita harus berbenah. Mari kita jaga marwah dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga DPRD,” tukas Andrei Angouw.
“Saya berharap nanti BK bisa membuat kode etik yang menjaga perilaku dari anggota, dan memperjelas tupoksi anggota DPRD,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua BK Sandra Rondonuwu diawal rapat koordinasi menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi guna meningkatkan pemahaman tentang dinamika, peluang dan tantangan anggota DPRD, memahami peran dan fungsi BK dalam perfektif hukum dan pemerintahan daerah serta memahami implementasi kode etik DPRD dalam penegakan etika DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Selain itu, mempertajam strategi peningkatan kinerja Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penyusunan kode etik DPRD sulut periode 2019-2024,” ujar Sandra Rondonuwu.
Lanjut Sandra, rapat koordinasi ini nantinya akan mengangkat materi diantaranya dinamika peluang dan tantangan DPRD periode 2019-2024, peran dan fungsi BK DPRD dalam perspektif hukum dan pemerintahan daerah, penegakan etika DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat serta strategi peningkatan kinerja BK DPRD.
“Materi tersebut nanti akan disampaikan oleh nara sumber, pimpinan DPRD, akademisi dan pakar yang telah dihadirkan,” tukas Sandra.
ADVERTORIAL
