DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR RI dan Penyampaian RUU APBN 2022

CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (16/8/2021) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden terkait penyampaian RUU APBN Tahun 2022 serta Nota Keuangan.

Dalam paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw maupun unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sulut mengungkapkan paripurna sudah qorum dengan memadukan kehadiran fisik dan virtual serta menerapkan protokol kesehatan.

Paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden dalam paripurna DPR RI yang disiarkan langsung lewat media elektronik dari Senayan Jakarta.

Sementara, dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR RI, Presiden Jokowi mengakui kesadaran maupun partisipasi dan gotong royong masyarakat semakin baik di bidang kesehatan.

Menurut Presiden Jokowi, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semakin tinggi. Dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

“Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi,” kata Presiden.

“Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita,” lanjut Presiden.

Lanjut dikatakan Presiden Jokowi, pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

“Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” tutur Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Bahkan TNI/Polri terus mendisiplinkan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi serta isolasi terpusat.

Sementara itu, dalam paripurna terkait penyampaian RUU APBN Tahun 2022 serta Nota Keuangan, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

Menurut Presiden, sejak awal pandemi APBN digunakan sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

“Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022, diantanya :

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

 

ADVERTORIAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Continue copy, click home