CYBERSULUT.NET – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menggelar Seminar Hukum terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kedaruratan Bencana di Kawasan 3T, yang berlangsung di Auditorium Prof. Ruddy Tenda Politeknik Negeri Manado (Polimdo), Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi sivitas akademika Polimdo untuk memperluas wawasan mengenai aspek hukum, khususnya terkait tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam kondisi kedaruratan bencana.
Direktur Polimdo, Dra. Maryke Alelo, MBA, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sulut yang telah memilih Polimdo sebagai tempat pelaksanaan seminar hukum tersebut.
Menurut Maryke, kerja sama dengan institusi penegak hukum sangat penting bagi Polimdo, terutama dalam memastikan berbagai program dan kebijakan perguruan tinggi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami sangat mengharapkan pendampingan dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Seperti yang disampaikan tadi, kita membutuhkan pendampingan agar penyimpangan mekanisme pelaksanaan anggaran dapat dikawal dengan baik,” ujar Maryke.
Maryke menjelaskan, kebutuhan akan pendampingan hukum juga semakin penting seiring dengan berkembangnya kerja sama internasional yang dilakukan Polimdo. Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa Polimdo memiliki kesempatan untuk mengikuti program pendidikan, magang, maupun kegiatan lainnya di berbagai negara.
Karena itu, menurutnya, diperlukan regulasi dan mekanisme yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Karena kita memiliki kerja sama internasional yang memungkinkan mahasiswa kita untuk berkegiatan di berbagai negara di dunia, maka ada aturan-aturan yang segera harus dibuat untuk mencegah jangan sampai terjadi TPPO,” jelasnya.
Selain terkait kerja sama internasional, Maryke juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan turut memberikan pendampingan terhadap pembangunan sejumlah fasilitas di lingkungan Polimdo, termasuk pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan laboratorium terpadu Jurusan Teknik Sipil.
“Dalam pembangunan gedung kuliah terpadu dan laboratorium terpadu Jurusan Teknik Sipil, kami juga didampingi oleh Kejaksaan,” katanya.
Di hadapan peserta seminar, Maryke juga menyinggung komitmen Polimdo terhadap pembangunan kampus yang berkelanjutan. Ia menyebut Polimdo telah masuk dalam pemeringkatan perguruan tinggi berkelanjutan dunia pada 2024.
Komitmen tersebut, lanjutnya, mendorong Polimdo untuk terus menjaga lingkungan kampus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun Recycling Center sebagai bagian dari pengelolaan sampah dan penguatan budaya ramah lingkungan di lingkungan perguruan tinggi.
“Kami terus mendorong mahasiswa untuk menjaga lingkungan kampus, termasuk membawa tanaman dan memanfaatkan bahan-bahan organik seperti batang maupun daun pisang untuk diolah menjadi pupuk. Ini merupakan upaya kita bersama dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah,” ujarnya.
Maryke menambahkan, pelaksanaan seminar hukum ini juga menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa dan dosen Polimdo untuk mendapatkan pemahaman langsung dari para tenaga ahli di bidang hukum.
Berbeda dengan universitas yang memiliki fakultas hukum, Polimdo tidak memiliki fakultas maupun program studi hukum. Karena itu, kehadiran Kejati Sulut melalui seminar dan pendampingan hukum dinilai sangat membantu sivitas akademika dalam memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Politeknik tidak memiliki fakultas hukum. Karena itu, kami sangat mengharapkan pendampingan dari Kejaksaan maupun Kepolisian, sehingga berbagai kegiatan dan mekanisme pelaksanaan anggaran di Politeknik dapat berjalan sesuai aturan,” tutur Maryke.
Dirinya berharap seminar tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan akuntabilitas anggaran, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa dan dosen untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami sangat berterima kasih karena Politeknik Negeri Manado dipercayakan untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk membuka wawasan mahasiswa dan dosen mengenai hukum dan pentingnya akuntabilitas,” pungkasnya.
