CYBERSULUT.NET – Calon Walikota Bitung Tahun 2020, Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) yang berpasangan dengan Martin Daniel Tumbelaka (MDT), melakukan blusukan (Kata blusukan secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, dari kata dasar blusuk ‘masuk’ dan akhiran –an yang berarti ‘masuk-masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu’) di Kelurahan Batu Putih Atas dan Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Jumat (2/10/2020).
Dalam kunjungan MJL yang didampingi tiga legislator Bitung yakni, Alexander Wenas, Yondries Kansil dan Ramlan Irfan tersebut, MJL di beberapa titik yang dikunjungi menyentil upaya dugaan kampanye hitam oleh oknum tertentu, yang terkesan tak ingin Pilkada Kota Bitung berjalan damai dan sehat.
“Pilkada kota Bitung semakin memanas, bahkan ada oknum-oknum tertentu yang berupaya memainkan isu politik identitas bahkan diduga telah menerapkan metode ilmu penjajah,” ungkap MJL.
Menurut MJL, politik identitas di era saat ini sudah tidak laku lagi untuk dijadikan isu dalam kampanye di Pilkada Kota Bitung 2020. Diakui MJL, semua etnis dan agama yang ada di kota Bitung ikut berperan dalam membangun dan orang Nusa Utara menjadi yang terbanyak.
“Buktinya, Presiden Jokowi yang asli Solo sebelumnya dipercaya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah yang jadi Presiden dan Gubernur seperti Pak Jokowi harus orang Jakarta ?. Kalau mau main politik identitas di Pilkada Bitung, saya juga keterwakilan dari keturunan Nusa Utara. Ibu saya bermarga Posumah keturunan Raja dari Makalehi, yang kemudian merantau ke Wori dan Tomohon dan berkembang lalu bertemu dengan ayah saya bermarga Lomban. Sehingga lahirlah saya, Maximiliaan Jonas Lomban – Posumah,” tutur MJL.
Selain politik identitas, diungkapkan MJL ada juga yang memainkan politik dengan metode ilmu penjajah. Dimana ada dugaan menekan dan mengancam masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), akan diganti dari daftar apabila tidak mendukung Paslon dari warna tertentu.
“Mengganti penerima bantuan PKH itu kewenangan Menteri, setelah diajukan oleh Dinas Sosial dan ditandatangani Walikota. Tanggal 6 Desember saya kembali menjalankan tugas sebagai Walikota, saya akan cek informasi apabila terjadi pergantian penerima PKH tersebut. Kalau ada kejadian yang tidak benar saat saya cuti kampanye selama 70 hari, akan saya kembalikan dan oknum yang mengganti akan langsung saya ganti juga,” tegas MJL.
Menurut MJL, permainan politik dengan dugaan mengancam atau menekan masyarakat tersebut merupakan ilmu penjajah.
“Gaya politik tersebut seperti penjajah dan saya tak ingin masyarakat kota Bitung dijajah. Jangan takut ditekan, para RT dan THL tetap jalankan tugas dalam melayani masyarakat,” kata MJL.
BACA : Menyurat ke Tito Karnavian, Maximiliaan Jonas Lomban Minta Mendagri Sanksi Kepala Kesbangpol Sulut
Dalam kesempatan tersebut, MJL pun mengajak masyarakat untuk tetap bersatu membangun Kota Bitung yang lebih baik.
“Jangan karena Pilkada membuat kita tercerai berai. Seorang pemimpin itu harus mampu mempersatukan semua etnis dan agama untuk membangun bitung menjadi lebih baik, bukan mengelompokan sehingga terjadi diskriminasi,” tukas MJL.
REDAKSI
