CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017, Rabu (18/07/2018) siang tadi.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, beragam rekomendasi yang ikut disampaikan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Jenny Mumek dalam penyampaiannya mengatakan, pemerintah harus memperhatikan masyrakat yang belum mempunyai e- KTP. Bahkan, kata Mumek DPRD merekomendasikan agar Sat Pol PP pariwisata ikut diusulkan.
“Untuk pakaian khusus bagi personil di Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kurang. Itu harus diperhatikan,” kata Mumek, saat membacakan rekomendasi DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.
Selain itu, lanjut personel Komisi I DPRD Sulut ini melanjutkan, DPRD sangat mengaharapkan agar program masyarkat lebih ditingkatkan.
“Pemberian bantuan harus dilaksanakan secara merata bagi masyarkat,” terangnya.
Selain itu, kata Mumek, perlu adanya informasi kepada masyarakat melalui media masa tentang kegiatan Pemprov.
“Ini dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui tentang program dan kegiatan yang direncankan dan yang telah dilaksanakan,” tukasnya.
Dia pun berujar, perlu mengkaji lebih dalam terkait ketentuan reses anggota dewan. Karena hal tersebut sangat perlu. “Salah satu tujuan melaksanakan reses adalah menampung aspirasi masyarkat,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, meski dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, Pemprov terus berupaya untuk hadirkan segala dokumen pertanggung-jawaban dalam ruang paripurna.
“Namun, dalam prosesnya tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Tapi kemudian mampu dirampung oleh seluruh DPRD sehingga Ranperda Pertanggungjawaban ini dapat disempurnakan dan bisa diterima oleh rakyat Sulut,” ulasnya.
Tak hanya itu, kata Dondokambey, selama tahun 2017, Sulut memperlihatkan ada kemajuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Yakni, kata politisi PDIP itu, melalui hasil rilis BPS, bahwa angka kemisikin di Sulut turun 1%.
“Tentu kerja ini tidak hanya kerja Pemprov. Tapi kerjasama masyarakat dan DPRD serta semua yang terkait,” terangnya.
Target Pemprov di bidang kesehatan, pendidikan akan dimaksimalklan dengan baik.
“Begitu juga pelayanan kepada masyarkat dalam rangka operasi penutasan kemiskinan,” pungkasnya.
(ADVERTORIAL)
