CYBERSULUT.NET – Dunia politik mengenal “fraksi” sebagai bagian dari suatu kewajaran atas suatu perbedaan pandangan yang bermuara pada perbedaan pilihan politik. Terjadi perbedaan ini sangat wajar karena adanya perbedaan cara pandang dan juga sudut pandang serta kepentingan. Walaupun kadang kala terjadi perbedaan lebih karena terjadi kegagalan mengupayakan kesepakatan terhadap suatu tujuan besar.
Perbedaan inilah yang menjadi tantangan para elit politik baik dari kalangan rulling class dan strategic elite, dimana pada kondisi ini perlu diambil langkah-langkah politik strategis guna mengelola konflik kepentingan agar dinamika politik yang berkembang tidak menjadi “liar”.
Biasanya langkah manajemen konflik ini “dimainkan” oleh rulling class sebagai upaya mengefisienkan energi politik agar tugas-tugas sebagai penguasa dalam mengelola pemerintahan dapat berjalan sesuai target. Untuk itu diperlukan langkah kompromi dengan “fraksi” lain sebagai bagian dari politik harmoni.
Melihat fenomena politik harmoni nampaknya terlihat cukup jelas didaerah Nyiur Melambai, sejumlah elit politik (baca : rulling class) melakukan manuver politik kompromi baik untuk urusan internal maupun eksternal.
Untuk urusan internal “fraksi” terlihat dibeberapa kekuatan politik terjadi gesekan antar “fraksi” karena masalah kepentingan. Demikian pun yang terjadi dieksternal terjadi benturan antar “fraksi” karena persaingan posisi politik dimana ini bagian harus ada jalan keluar pada saat posisi tawar dan kekuatan tawar politik harus dikompromikan antar dua pihak atau lebih.
Ini terasa bukan hanya dalam Partai Politik namun juga didalam penentuan posisi dalam “kabinet” kerja pemerintahan dan struktur pendukungnya.
Secara logika politik ini sah-sah saja karena dalam upaya meredam gesekan yang jika dibiarkan akan terjadi kondisi kontra produktif.
Pertanyaanya, sampai dititik mana politik harmoni bisa diterima karena hal ini menyangkut masalah kapabilitas dan aksebilitas person yang dirangkul dan biasanya secara profesional dapat bahkan wajib dipertanyakan kredibilitasnya bahkan integritasnya.
Hal ini menjadi variabel penting karena akan bermuara pada kinerja dan prestasi rulling class dengan dampak akhir dirasakan rakyat akibat tidak maksimal pembangunan daerah.
Taufik M Tumbelaka
Lembaga Kajian Sosial & Politik, TUMBELAKA Academic
