CYBERSULUT.NET – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) telah mengizinkan transfer senilai US$ 1 miliar kepada insinyur militer setempat, untuk pembangunan tembok baru di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, tepatnya di area sepanjang 91 km.
Dana tersebut adalah yang pertama di bawah skema pembiayaan darurat nasional yang dinyatakan oleh Presiden Donald Trump awal tahun ini. Skema itu dipilihnya untuk melangkahi persetujuan Kongres AS, yang mana lembaga legislatif itu telah menolak usulan Trump mengenai pembangunan partisi baru di perbatasan selatan.
Partai Demokrat yang beroposisi telah memprotes langkah itu.
Presiden Trump menyebut situasi di perbatasan AS – Meksiko sebagai “krisis” dan menegaskan penghalang fisik diperlukan untuk menghentikan penjahat yang menyeberang ke AS. Para pengkritik menyebut bahwa alasan itu dibuat-buat agar Trump mampu memenuhi janji kampanyenya.
Sebuah pernyataan Pentagon mengatakan, penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan telah “memberi wewenang kepada Korps Insinyur Angkatan Darat AS untuk mulai merencanakan dan mengeksekusi dana senilai hingga US$ 1 miliar sebagai bentuk dukungan kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan badan Bea Cukai dan Patroli Perbatasan.”
Pernyataan itu mengutip undang-undang federal yang “memberi Kementerian Pertahanan wewenang untuk membangun jalan dan pagar dan memasang lampu untuk memblokir koridor penyelundupan narkoba melintasi batas internasional Amerika Serikat dalam mendukung kegiatan kontra-narkotika dari lembaga penegak hukum federal.”
Selain pagar “pejalan kaki” setinggi 5 meter, dana tersebut akan mencakup perbaikan jalan dan lampu baru.
Para senator dari fraksi Demokrat mengkritik skema pembiayaan itu, berargumen bahwa pelolosannya tidak meminta izin dari komite yang tepat dan tidak memberi tahu Kongres.
“Kami sangat menentang substansi transfer dana, dan kepada kementerian yang melaksanakan transfer tersebut tanpa meminta persetujuan dari komite pertahanan Kongres dan melanggar ketentuan dalam alokasi pertahanan itu sendiri,” tulis para senator dalam surat kepada Menhan Shanahan, CNN melaporkan.
Trump mengumumkan keadaan darurat pada 15 Februari 2019 setelah Kongres menolak permintaannya untuk biaya pembangunan tembok perbatasan Meksiko – AS senilai total US$ 5,7 miliar.
Presiden kemudian menggunakan cara lain dengan mendeklarasikan keadaan darurat, di mana ia berusaha untuk melangkahi mekanisme checks-and-balances Kongres dan memperoleh pembiayaan dari kantung-kantung anggaran lain, termasuk salah satunya, anggaran kementerian.
Partai Demokrat menyebut deklarasi keadaan darurat itu tidak konstitusional.
House of Representatives (DPR AS) yang didominasi Demokrat mengeluarkan resolusi untuk membatalkan keadaan darurat bulan lalu, dan 12 senator Partai Republik di Senat (DPD AS) memihak senator Demokrat untuk menyelesaikannya melalui mekanisme Senat.
Namun, Trump memveto resolusi awal bulan ini.
Kongres sekarang akan membutuhkan mayoritas dua pertiga suara di kedua kamar (DPR dan DPD) untuk menganulir langkah Trump, yang menurut para pengamat sulit untuk mungkin terjadi.
Sumber : liputan6.com
