CYBERSULUT.NET – Pemerintah Filipina menolak seruan penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran HAM. Filipina menggambarkan seruan itu sebagai campur tangan dalam urusan negara Asia.
Sebelumnya para pakar HAM meminta Dewan HAM PBB melihat jumlah kematian tidak resmi, serta pembunuhan oleh polisi Filipina dalam konteks perang melawan narkoba yang digagas Presiden Rodrigo Duterte.
Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (8/6), Duterte disebut telah mengawasi penumpasan narkotika di Filipina, di mana polisi setempat telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba, sejak ia terpilih tiga tahun lalu. Kelompok pegiat HAM mengatakan jumlah sebenarnya yang tewas setidaknya tiga kali lebih tinggi dari laporan resmi.
“Seruan terbaru oleh 11 pelapor khusus PBB untuk penyelidikan internasional tidak hanya menantang secara intelektual, tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina,” kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam sebuah pernyataan.
Panelo menuduh para ahli PBB menjajakan pengulangan fakta bias dan sangat keliru terkait pelaksanaan kebijakan perang terhadap narkoba. “Yang dipalsukan dalam tuduhan jahat terhadap otoritas yang dibentuk,” ujarnya.
“Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang, dan menyinggung catatan HAM presiden, telah ditolak keras oleh pemerintah Filipina,” lanjut Panelo.
Pemilu sela pada Mei lalu, yang dilakukan di tengah masa jabatan enam tahun Duterte, menunjukkan kendali besar sekutunya pada Senat dan DPR setempat. Hal itu, menurut para pengamat, menguatkan dukungan atas berbagai kebijakan Duterte, termasuk dalam memerangi narkoba.
Di lain pihak, salah satu dari sebelas pakar PBB –yang mengklaim independen– adalah Afnes Callamard, yang ditugaskan untuk merangkum laporan pembunuhan di luar proses hukum, terkait perang narkoba oleh pemerintah Filipina.
Callamard sempat membuat marah Duterte pada 2016 lalu, ketika dia secara langsung menyerukan penghentian pembunuhan dalam perang narkoba. Perang narkoba adalah salah satu contoh kebijakan khas Duterte yang terkenal keras.
Duterte dinilai kerap mempertahankan kebijakannya secara ganas, terutama dalam menghadapi serangan kritikus dan lembaga internasional, yang menurutnya tidak peduli dengan Filipina. Para kritikus menuduh tindakan keras tersebut merupakan perang terhadap orang miskin secara impunitas, atau penyelesaian tidak berimbang, yang seringkali dieksekusi tanpa bukti cukup.
Sumber : merdeka.com
