CYBERSULUT.NET – Fenomena klasik pindah partai menghiasi dunia politik di Indonesia.
Jika dulunya hanya dilakukan secara diam-diam (silence movement) tidak disertai embel-embel pernyatan sikap seorang politisi. Sekarang ini pindah partai dilakukan secara terbuka bahkan terimplikasi secara masif, tidak seperti dulu yang terkesan menutup-nutupi. Politisi yang pindah partai bahkan sampai sengaja menggelar konfrensi pers agar diketahui khalayak.
Yang jadi pertanyaan apa yang membuat seseorang/politisi sering pindah partai?
Bukankah mereka telah mengucapkan janji untuk tunduk pada AD/RT suatu partai?
Regulasi negara demokrasi memang tidak mengatur secara jelas tentang berpartisipasi dalam partai politik. Namun sebagai seorang tokoh/publik figur jelas stigma “bunglon” pantas untuk disematkan.
Indonesia sendiri menganut sistem multipartai sehingga kecenderungan untuk pindah partai sering terjadi. Berbeda dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat yang hanya menganut sistem dwi partai, meskipun secara implisit konstitusi Amerika Serikat tidak menyebutkan tentang partai politik. Sehingga kecenderungan para poltitisi pindah partai di negara dwi partai sangat kecil bahkan hampir tidak ada.
Berbeda dengan negara Indonesia yang menganut sistem multi partai.
Dengan alasan demokrasi maka tidak sedikit politisi top di Indonesia sering pindah partai. Bahkan
berita terupdate saat ini banyak poltisi “senayan” yang pindah dengan alasan klasik ingin mencari kenyamanan.
Tetapi ada isu yang beredar jika mereka pindah lantaran ingin mendapatkan perlindungan hukum. Katanya salah satu parpol yang jadi destinasi politik adalah Partai Nasdem
karena konon Nasdem memiliki jaringan di tingkat Yudikatif.
Walaupun pada beberapa kesempatan Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh yang diwakili Sekjen Jhonny G. Plate menolak secara
gamblang anggapan tersebut.
“Kalau kasus-kasus itu, masalah hukum kita serahkan pada perangkat hukum” kata Jhonny
kepada awak media dibeberapa kesempatan.
Jika menilik pernyataan dari HM Prasetio bahwa justru banyak kasus beraroma korupsi yang
ditindaklanjuti justru para kader atau politisi dari Partai Nasdem. Memang tidak dipungkiri memang politisi yang banyak tersangkut kasus hukum berasal dari partai Nasdem.
Sehingga masih banyak hipotesis yang timbul dimasyarakat tentang alasan para “kutu loncat”
melakukan manuver untuk pindah gerbong.
Publik tidak mudah terkecoh dengan sikap kader mentah yang dengan begitu mudahnya pindah demi mendapatkan lokomotif perlindungan.
Entah itu perlidungan politik ataupun perlindungan hukum. Namun sikap politisi yang pindah ini jelas punya perhitungan politik. Kalkulasi perpolitikan jelas jadi orientasi para politisi tersebut.
Tulisan kiriman : Jackson Rorimpandey
