CYBERSULUT.NET – Bagaikan kisah cinta remaja yang sedang dimabuk asmara para kontestan politik di negeri yang katanya king of Asia jadi barometer politik dunia. Tak
tanggung-tanggung dua negara dengan label “Raksasa Dunia” saling manuver berkunjung ke Indonesia.
Washington mengirimkan Mike Pompei pada maret lalu, sementara Beijing lebih dulu mengutus LiKeqiang untuk bertemu “pakde” Jokowi orang nomor satu di Republik Indonesia.
Isu yang dibahas pun berbeda-beda, Tiongkok datang dengan label “Macan Ekonomi dunia” lebih banyak membahas masalah ekonomi global yang sedang melesuh. Indonesia
sebagai mitra dagang bahan pokok sejumlah produk juga destinasi Investasi negara-negara maju. Dengan proposal investasi di berbagi sektor (konstruksi,properti otomotif
dll.) Tiongkok tentu ingin harmonisasi kedua negara tetap terjalin ditengah isu politik Indonesia yang saat ini tidak kondusif. Diakui memang saat ini arena politik di
Indonesia jadi perhatian dunia. Tentu isu ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan.
Ekonomi Politik adalah perpaduan dua seni, yaitu seni pengelolaan perekonomian
pada umumnya dan seni pengaturan pemerintahan” New Pelgrave dictionary of Economics.
Pengertian tentang Ekonomi Politik ini memepertegas bahwa ekonomi dan politik jelas
tak dapat dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang logam. Namun ditengah kisruh pada
awal revolusi Industri jadi tonggak awal pemisahan antara ekonomi dan politik seperti dalam buku Alfred Marsahal yang berjudul “principle economics” pada awal abad 18.
Bak film thriller yang alurnya tidak bisa dipotong, begitu juga dengan negara adidaya
Amerika serikat. Negeri Paman Sam punya modal Investasi yang tidak bisa dianggap
remeh meski pada kuartal I-2018 cenderung menurun namun pada kuartal II-2018 mengalami kenaikan 4,1 % quarter to quarter (QtQ). Setelah dilakukannya perjanjian
bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat maka tentu tidak ada tembok lagi untuk menutupi jalannya kerjasama Investasi. Tetapi negosiasi jelas jadi senjata kedua
negara utuk mendapat restu dari “tuan tanah” Indonesia.
Dari intercept kedua negara diatas jelas masing-masing mempunyai kepentingan.
Repositas Ekonomi Politik akan kentara pada pada 2019 dimana akan dilksankannya Pilpres. Isu pun merebak sampai ada yang berpendapat bahwa Tiongkok dan AS ikut campur dalam Pilpres 2019. Tentu pendapat/isu diatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebab setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Sikap politik Internasional bisa ditunjukan jika telah terpilih pemimpin secara de jure dan defacto atau telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah membuat AS dan Tiongkok tak ingin melepaskan Indonesia begitu saja. Sehingga kebijakan ekonomi maupun politik pemerintahan dalam negeri seakan tak luput dari perhatian.
Lepas dari pergulatan ekonomi dalam negeri yang masih terseok seok ternyata disikapi
secara politis oleh para pemilIk modal asing. Disaat rezim berganti tentu kebijakan Ekonomi dan Politik bisa berubah.
Tulisan kiriman : Jackson Rorimpandey
