CYBERSULUT.NET-Rapat lanjutan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2017 antara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulut bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut kembali digelar, Jumat (13/04/2018) pagi ini.
Dalam rapat pembahasan kali ini, Dinas Perkebunan Sulut mendapat giliran awal untuk dibawah LKIP-nya. Adapun dalam rapat tersebut, masalah vanili menjadi topik utama. Sebagaimana dikatakan anggota Pansus Herry Tombeng menyikapi tidak adanya respon positif dari pemerintah terkait penanaman vanili baik itu cara menanam dan produksinya.
“Kita mendapat informasi, belum ada pihak pemerintah yang mensosialisasikan manfaat vanili terhadap ekonomi warga sehingga merangsang warga untuk menjadi petani vanili,” ungkap legislator Minut-Bitung ini.
Senada, anggota Pansus lainnya, Teddy Kumaat menilai, kehancuran vanili di Sulut karena masalah harga.
“Persoalan utama dalam komoditas perkebunan di Sulut selalu aspek harga. Dan itu sering kali terjadi saat panen raya. Komoditas perkebunan butuh kepastian harga. Jadi, saya mengusulkan kita harus membuat Perda atau Pergub terkait pagu harga komoditas perkebunan, ini yang akan mendorong kestabilan harga serta produksi dari petani,” tegas Kumaat.
Menyikapi keinginan-keinginan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Refly Ngantung SP mengakui, untuk tanaman vanili, semangat kita semua memiliki semangat yang sama.
“Di tahun 2018 ini kami sudah mengagendakan penambahan bibit vanili. Karena untuk pengembangannya sudah mengikuti basis komoditi yang sudah dikaji terlebih dahulu,” tutupnya.
Dia menambahkan, bicara komoditas ada tiga hal mutlak yang harus diperhatikan.
“Kualitas, kuantitas dan kontiunitas. Hal itu yang pada umumnya ekspor dan ditentukan mekanisme pasar dunia,” jelasnya.
Diketahui, rapat lanjutan Pansus LKPJ Gubernur Sulut t.a 2017 dipimpin langsung Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang, Wakil Ketua Boy Tumiwa, Sekretaris Pansus James Karinda, anggota Jemst Tuuk, Teddy Kumaat, Ayub Ali Albugis, Herry Tombeng, Edison Masengi, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen dan sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sulut.
Penulis: Anggawirya Mega
