CYBERSULUT.NET – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Donny Rumagit mengecam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut tahun 2024 dengan melakukan mobilisasi aparatur negara.
Diungkapkan Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini, ada empat bentuk kejahatan demokrasi. Diantaranya politik uang, politisasi SARA, Hoax dan mobilisasi aparatur negara yang didalamnya ada ASN maupun TNI/Polri.
“Ini adalah ancaman demokrasi,” tegas Donny Rumagit dalam pemaparannya sebagai nara sumber dalam sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024, yang diselengarakan KPU Sulut berkolaborasi dengan Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, Sabtu (9/11/2024) di Four Points hotel Manado.
Oleh karena itu, Donny Rumagit mengajak insan pers sebagai peserta dalam giat tersebut, untuk melawan berbagai bentuk kejahatan terhadap demokrasi tersebut.
“Ketika kita sadar bahwa demokrasi tidak baik-baik, kita harus bersama melawan. Posisi jurnalis sangat penting sebagai pemberita damai sejahtera,” tutur Donny Rumagit.
Menurut Donny Rumagit, pengawasan pilkada tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, melainkan juga butuh peran pers dalam ikut mengawasi.
“Sehingga peran pers dalam Pilkada Sulut yang demokratis, aman dan damai akan terwujud. Pengawasan bukan hanya Bawaslu saja Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu,” tukas Donny Rumagit.
