CYBERSULUT.NET – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (03/02/2025) mempertanyakan proses belajar-mengajar di SMK Negeri 4 Manado.
“Di SMKN 4 Manado ada pembangunan gedung begitu banyak untuk kelas, setelah dihitung dan bertanya kepada Wakil Kepala Sekolahnya berapa siswa di sini, mereka menjawab ada sekira 40an. Kalau dihitung jumlah kelas dan murid, setiap kelas itu hanya 9 siswa saja,” ungkap Louis Schramm menyampaikan hasil kunjungannya.
“Persoalan yang juga perlu dicatat, dimana ada murid saat datang ke sekolah langsung balik pulang. Kenapa begitu, karena gurunya tidak ada bahkan pagarnya juga tidak ada. Pagarnya sudah roboh di bagian belakang. Saya mencoba berkunjung ke kelas-kelas di dalamnya itu hanya 4 sampai 5 siswa saja,” lanjut Louis Schramm.
Dalam kunjungannya tersebut juga, Louis Schramm mendapati soal penerangan sekolah dan komputer yang hampir rusak karena tidak terpakai.
“Jawaban yang disampaikan pihak sekolah saat ditanyakan, maaf dana bosnya belum turun, serta bantuan yang datang itu speknya berbeda dengan apa yang dimintakan,” ungkap Louis Schramm.
“Mendengar penjelasan itu, saya langsung mengarahkan pihak sekolah untuk segera melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulut,” tukas Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh memaparkan, terkait ruangan kelas banyak kemudian siswanya sedikit, itu karena di SMK ada banyak jurusan.
“Jika di sekolah ada 9 Jurusan per kelas itu hanya ada 6 sampai 7 siswa saja, mungkin saat Bapak berkunjung sebagian siswanya tidak masuk. Seperti di SMKN 2 Kotamobagu, di sana ruangannya itu banyak dan besar-besar, namun siswanya sedikit. Pendidikan vokasi saat ini terus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja, sehingga bisa saja dikemudian hari ada pembangunan pabrik baru, dunia usaha dan industri baru yang akan kita sesuaikan dengan jurusan-jurusan yang ada,” papar Femmy Suluh.
“Terkait kebersihan sekolah, ini juga menjadi penilaian dari Kepala Sekolah untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian berkaitan dengan pagar, tidak bisa dibiayai dengan dana Bos terkecuali dianggaran di APBD, tapi setelah anggaran kita dimungkinkan,” tukas Femmy Suluh.
