CYBERSULUT.NET – Pasca pelantikan para Kepala Daerah dan Wakilnya baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta plus “pembekalan” di Magelang, ada beberapa langkah awal yang dinanti sebagai upaya menjawab sejumlah “Pekerjaan Rumah” yang harus segera digarap. Mulai dari menghadapi audit BPK – RI yang selalu dilakukan diawal tahun, penataan ulang mata anggaran sebagai langkah lanjutan efisiensi ‘belanja’ yang telah merupakan kebijakan nasional, penguatan “kabinet” kerja sampai konsolidasi sosial – politik pasca Pilkada dan lainnya.
Beberapa “pekerjaan rumah” ini seperti istilah ‘kejar tayang’ atau harus segera dihadapi guna menghadapi situasi dan kondisi yang berkembang serta yang akan berkembang setelahnya.
Para Kepala Daerah dan Wakilnya yang baru dilantik jika akan dipilah, maka ada 2 “kategori” pemimpin baru, yang dianggap melanjutkan periode masa bhakti dan yang benar-benar baru. Untuk yang benar-benar baru tentunya akan berbeda lagi tantangannya karena setidaknya ada masa adaptasi, orientasi dan sejenisnya yang harus dihadapi.
Dari sejumlah pekerjaan rumah yang ada, setidaknya ada tiga prioritas utama yang seakan mendesak untuk diselesaikan dalam tempo bersamaan, antara lain :
- Konsolidasi sosial – politik. Ini diperlukan guna meringankan gerak langkah diawal pemerintahan terlebih ada situasi dan kondisi yang harus dihadapi bersama terkait kebijakan penghematan anggaran pengeluaran APBN dan juga APBD. Kebijakan penghematan otomatis akan menciptakan bukan hanya suasana berbeda tapi juga tantangan yang perlu dihadapi dengan kebersamaan dari semua pihak.
- Penataan dalam rangka penghematan penataan anggaran pengeluaran di APBD diperlukan kecermatan karena akan ada sejumlah pemangkasan anggaran belanja dimana jika tidak tepat, maka akan terjadi “kontraksi” kuat dan berpengaruh mengganggu sejumlah target dari rencana program kerja dari para ‘Pemimpim Baru’, untuk itu diperlukan kecermatan yang tinggi.
- Rasionalisasi jajaran “kabinet” atau biasa dalam pemberitaan media massa diistilahkan, “rolling” pejabat. Langkah ini lumrah dilakukan para ‘Pemimpin Baru’ dikarenakan bukan hanya sekedar penyegaran jajaran tapi lebih dari itu, ini bagian konsekwensi logis karena sejumlah situasi dan kondisi yang akan dihadapi setidaknya pada tahun 2025 yang kebetulan diawal pemerintahan dengan ‘Pemimpin Baru’. Ini juga bagian dari satu kesatuan langkah kebijakan dengan 2 point yang telah disebutkan diatas. Untuk melakukan rasionalisasi jajaran, diperlukan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi yang dalam bingkai objektifitas. Ini terkait erat dengan upaya langkah ‘proaktif dan antisipatif’ atas potensi terjadinya dimasukan kepentingan tertentu dari para oknum dalam evaluasi jajaran. Dan jika upaya kontra produktif ini terjadi maka konsekwensi logisnya adalah menjadi beratnya beban kerja para ‘Pemimpin Baru’ diawal pemerintahan dan bisa jadi timbul masalah baru yang bersifat efek domino dari langkah awal yang tidak tepat.
Para ‘Pemimpin Baru’ diyakini dapat mengatasi tantangan awal masa pengabdiannya, hal ini dikarenakan secara logika sosial – politik selain memiliki kemampuan kerja juga memiliki ‘Jiwa Kepemimpinan’ yang kuat. Memang langkah awal masa bhakti selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi klasik, ini dikarenakan akan ada potensi munculnya sejumlah kepentingan dari para oknum yang harus diatasi dengan taktis dan tegas karena dapat mempersulit upaya menghadapi situasi dan kondisi diawal masa bhakti, dan ini tidak mudah, namun ini merupakan bagian awal dari ujian Leadership para Pemimpin Baru di Sulawesi Utara.
Selamat bekerja.
Tetap Semangat dan Selalu Optimis.
Taufik M Tumbelaka
