CYBERSULUT.NET – Direktur Utama (Dirut) BSG, Revino Pepah menilai wacana jika sejumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo akan melakukan penarikan saham dan pindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank lain, akan berdampak besar dan memunculkan kerugian.
“Lebih berisiko bukan penarikan saham, melainkan pemindahan RKUD yang akan membuat masalah pada angsuran kredit PNS,” ujar Revino Pepah, Senin (14/042025) dalam rapat bersama DPRD Sulut.
“Harus diingat, uang yang akan dipindahkan itu milik negara. Kalau sampai bank rugi, negara juga. Misalkan Pemprov seharusnya menerima dividen Rp 70 Miliar. Tapi yang masuk sisa Rp 20 Miliar atau bahkan Rp 10 Miliar, maka itu kerugian negara,” lanjut Revino Pepah.
Terkait polemik pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dimana salah satunya tidak ada perwakilan dari Gorontalo. Revino Pepah mengatakan pemilihan jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris di BSG merupakan kewenangan dari para pemegang saham.
“Itu sepenuhnya ranah dari para pemegang saham didalamnya termasuk para pemerintah daerah dari Sulawesi Utara (Sulut) maupun Gorontalo,” ungkap Revino Pepah.
Dalam kesempatan tersebut, Revino Pepah juga mengunggkapkan, masa jabatan Direksi dan Komisaris BSG saat ini hanya sampai tahun 2026. Namun para pemegang saham tetap memiliki hak untuk melakukan pergantian sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
Diketahui, jajaran Dewan Komisaris BSG yang baru yaitu Ramoy Markus Luntungan sebagai Komisaris Utama. Sedangkan Komisaris lainnya yakni Max Kembuan, Sam Sachrul Mamonto, Jacklyn Koloay, dan Djafar Alkatiri. Dari sejumlah nama itu, hanya Max Kembuan merupakan orang lama.
Sementara untuk posisi Direksi tidak ada pergantian sehingga masih dipegang oleh para pejabat lama.
