CYBERSULUT.NET – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Inggried J.N.N Sondakh kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan laporan kerja kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan reses bersama Wanita Kaum Ibu (WKI) Jemaat GMIM Eklesia Kalasey Satu, Kabupaten Minahasa, Jumat (28/3/2026).
Dalam sambutannya, Inggried menegaskan bahwa esensi dari reses bukan hanya sebatas mendengarkan keluhan warga. Bagi legislator dari daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini, reses adalah panggung akuntabilitas.
“Dalam setiap reses, saya tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga menyampaikan apa saja yang telah saya perjuangkan untuk masyarakat. Ini adalah wadah pertanggungjawaban saya sebagai wakil rakyat,” tegas Inggried.
Diungkapkan Inggried Sondakh, Kalasey Satu merupakan salah satu basis konstituen terbesarnya, sehingga dirinya merasa perlu memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di wilayah tersebut.
Dikatakan Inggried Sondakh, fokus utamanya di parlemen saat ini adalah penguatan ekonomi kerakyatan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Inggried Sondakh terus mendorong bantuan yang dapat diakses masyarakat melalui berbagai instansi, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperindag untuk bantuan modal dan sarana usaha, Dinas Pertanian dan Peternakan untuk bibit dan alat mesin pertanian dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk bantuan sosial dan keagamaan.
“Program-program ini sangat krusial karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di desa dan kelurahan,” tutur politisi Golkar Sulut ini.
Ada yang menarik dari pendekatan politik Inggried Sondakh. Sebagai sosok yang juga melayani sebagai Penatua di gereja, ia memilih memadukan tugas politik dengan panggilan iman. Tak heran jika setiap sesi resesnya kerap diawali dengan ibadah bersama.
“Sebagai penatua, saya merasa terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani masyarakat. Pelayanan dan kebijakan politik harus berjalan beriringan demi kesejahteraan bersama,” ungkapnya dengan rendah hati.
