CYBERSULUT.NET – Menindak-lanjuti laporan masyarakat terkait pungutan uang komite di beberapa sekolah yang berujung pada ditahannya ijazah siswa yang belum melunasi, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut akhirnya memanggil hearing sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Manado, Kamis (18/1/2018).
Terpantau CYBERSULUT, sejumlah Kepala Sekolah yang dipanggil diantaranya SMAN 2 Manado Butje Runtu, SMK Negeri 1 Manado Moody Lumintang, SMA 9 Manado Meidy Tungkagi, SMA 1 Manado Sherly Kalangi dan Kepsek SMA 7 Manado Grace Lowing.
Sementara itu dalam rapat hearing tersebut, Komisi IV yang dipimpin James Karinda meminta penjelasan terkait pungutan uang komite di setiap sekolah yang apabila tidak dilunasi berdampak ditahannya ijazah siswa.
Kepala Sekolah SMA I Sherly Kalangi saat memberikan penjelasan, membantah adanya kewajiban uang komite tersebut, apalagi sampai menahan ijazah siswa yang tak melunasi.
“Terkait uang komite, kami tidak mewajibkan Orang tua untuk membayar dengan besaran biaya tertentu. Itu tergantung dari orang tua yang memberikan secara sukarela. Bahkan ada yang selama I semester (6 bulan) hanya membayar sebesar Rp 100 ribu,” ungkap Kalangi.
“Tidak benar juga kami menahan ijazah siswa jika tidak melunasi uang komite, sebab sudah diingatkan kepada semua guru agar tidak menahan ijazah para siswa. Jadi mohon maaf apabila ada terjadi hal demikian,” sambung Kalangi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV James Karinda usai rapat hearing tersebut mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan kepada para Kepala Sekolah untuk menghentikan kewajiban uang komite.
“Kita sudah warning para Kepala sekolah, jangan lagi menahan ijazah karena belum membayar uang komite. Kalau masih dijalankan sekolah dengan melakukan pungutan uang komite, masalah ini bisa panjang nantinya kalau ada yang melaporkan,” ujar Karinda.
Lanjut dikatakan Karinda, pungutan uang komite tersebut juga akan mengganggu semangat anak untuk bersekolah.
“Anak-anak nantinya sudah tidak konsentrasi lagi belajar, mereka akan malu datang ke sekolah karena belum membayar uang komite, apalagi jika sudah menunggak beberapa bulan. Sementara Gubernur dan Wagub terus mengupayakan bagaimana semua anak di Sulawesi Utara bisa sekolah semua. Saya harap para Guru juga harus lebih profesional,” tandasnya.
Penulis : Christy Lompoliuw
