CYBERSULUT.NET – Laporan hasil reses III masa persidangan pertama untuk daerah pemilihan kota Manado, resmi disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Amir Liputo dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (4/1/2024).
Dalam laporannya, Amir Liputo mengungkapkan aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu jalan masuk tugu adipura menuju jembatan tumumpa yang alhamdulillah atas atensi Gubernur boleh selesai menjadi jalan alternatif dari Kota Manado menuju bandara.
“Kami memohon perhatiannya karena di jalan tersebut mulai terbangunnya fasilitas pemerintah seperti Pengadilan Terpadu Provinsi Sulut. Kedua, beberapa kelurahan di Kota Manado seperti yang ada di Pandu, Molas, Batusaiki, Mahakeret, Tikala Baru, Kairagi, Sario dan lain-lain berharap lewat Pemerintah Provinsi Sulut dapat meneruskan kepada Pemerintah Kota Manado untuk adanya upaya perbaikan jalan, karena menjadi kewenangan Pemerintah tingkat II,” pinta Amir Liputo.
Lanjut Amir, masyarakat berharap pembangunan di Kota Manado yang sudah semakin marak dengan perbaikan jalan-jalan agar dapat diperbaiki drainase-drainase yang ada, sehingga hasil dari perbaikan jalan bisa bertahan lama hingga menambah keindahan Kota Manado, sebagai ibu Kota Provinsi Sulut. “Hal-hal seperti ini perlu disampaikan pada rapat paripurna ini agar dapat diteruskan kepada yang berwenang, yaitu Pemerintah Kota Manado,” tutur Amir.
“Sekiranya ada perbaikan gorong-gorong di berbagai kelurahan di Kota Manado, yang mulai terkikis oleh air. Kami berharap ke depan dapat dilaksanakan dengan baik agar mitigasi bencana, terutama banjir dapat dilakukan.
Bidang perekonomian, menurut Amir masyarakat berharap kiranya pemerintah dapat memberikan perhatian khusus, terkait dengan kenaikan harga bahan pokok.
“Kami juga berharap dalam evaluasi APBD pemerintah tingkat 2 Se-Provinsi Sulut dapat menyiapkan dana tanggap, agar sinergi dengan Pemeritah Provinsi Sulut dalam meminimalisasi (memperkecil) kenaikan harga bisa berjalan beriringan,” ungkapnya.
“Sedangkan di bidang kesehatan masyarakat berharap agar penerimaan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu kirannya terkoordinasi dengan pemerintah tingkat 2. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu tidak menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemeritah. Begitupun dengan Puskesmas, kirannya bisa ada perhatian dengan program perbaikan, mengingat Puskemas menjadi garda terdepan untuk kesehatan masyarakat di kecamatan atau kelurahan,” sambungnya.
Bidang pendidikan, Amir Liputo berharap sekiranya ada pemberian beasiswa yang sedianya dapat berkoodinasi dengan pemeritah kota, agar pemberian tersebut tidak tumpang tindih dan benar-benar diberikan kepada mahasiswa atau siswa yang kurang mampu, sehingga dapat memberikan efek bagi mereka untuk menghadirkan keluarga yang berpendidikan dan dapat mengubah keadaan ekonomi masyarakat.
“Di bidang sosial kirannya masyarakat dapat diberikan bantuan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu seperti lansia, termasuk pemberian rumah layak huni bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, yang selama ini menjadi primadona Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulut. Ke depannya juga kirannya dapat ditingkatkan karena bisa membantu masyaralat lemah. khususnya, mereka yang tidak mampu membeli rumah atau membangun rumah secara permanen,” tukasnya.
REDAKSI
