CYBERSULUT.NET – Sikap acuh Dinas Perhutanan Sulut terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Priritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Sulut tahun 2019 menjadi pembicaraan hangat dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Jumat (02/11/2019) hari ini.
Dimana, dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRD Sulut Edwin Lontoh menilai sikap ‘pandang enteng’ dari mitra kerja Komisi II itu membuat Banggar tidak mengatahui program prioritas dan sebaiknya dipindahkan ke dinas lain yang memiliki program prioritas.
“Disaat pembahasan bersama komisi Dinas Kehutanan tidak hadir padahal dalam pembahasan itu penting untuk mengetahui program apa yang dilaksanakan tahun 2019. Bahkan sampai sekarang dalam rapat penentuan pagu tidak hadir kita tidak tahu apa-apa program prioritas mereka. Sementara, ada SKPD lain yang membutuhkan, jadi kita potong saja dipindahkan ke yang membutuhkan,” tegas Lontoh.
Senada, anggota banggar lainnya, Raski Mokodompit menilai, masih banyak SKPD lain yang lebih membutuhkan.
“Kan masih ada 10 prioritas Pemprov Sulut salah satunya kedaulatan pangan ada di Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi ada baiknya anggaran dari Dinas Kehutanan dipindahkan ke dinas-dinas tersebut,” tuturnya.
Diketahui, rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu, Wakil Ketua Marthen Manopo, Wakil Ketua Wenny Lumentut dan anggota Banggar serta dihadiri TAPD Sulut di bawah pimpinan Sekprov Sulut Edwin Silangen.
Penulis : M Anggawirya
