CYBERSULUT.NET – Masa reses pertama (I) tahun 2018, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai berlangsung. Adapun reses yang merupakan wadah menyerap Aspirasi Masyarakat (Asmara), dilaksanakan di 6 Daerah Pemilihan (Dapil) yang tersebar di Sulut.
Sebagaimana dikatakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut Bartolomeus Mononutu SH, reses terhitung mulai tanggal 30 April sampai tanggal 12 Mei.
“Dan setiap anggota dibekali Rp45 Juta dipotong PPH menjadi Rp43 Juta sekian. Uang tersebut bukan diambil tetapi mekanismenya ditransfer ke pendamping,” jelas Mononutu.
Adalah Inggried Sondakh, legislator Sulut Partai Golkar yang pertama mendapat kebagian melaksanakan reses. Dimana, Srikandi DPRD Sulut ini memilih Desa Pinabetengan, Kabupaten Minahasa sebagai lokasi awal penyerapan Asmara, Senin (30/04/2018).
Dalam reses, Sondakh menerima berbagai aspirasi diantaranya yang disampaiakan Hengki, Warga Desa Pinabetengan yang meminta kiranya diperjuangan pembuatan jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) untuk Pertanian.
“Manfaat selain untuk jalan perkebunan nanti juga akan digunakan menjadi jalan menuju Gunung Soputan. karena direncanakan jalan Lapen ingin dijadikan menjadi jalan menuju destinasi Wisata Bukit Kasih,” ungkap Hengki.
Menanggapi aspirasi masryakat, Inggrid Sondakh mengatakan, untuk pembuatan jalan Lapen adalah tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.
“Namun, sebagai Wakil Rakyat, saya akan memfasilitasi atau meneruskan asmara tersebut ke Pemkab baik melalui Komisi III DPRD Sulut atau langsung ke SKPD terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut Adriana Dondokambey, dalam reses yang digelar di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung menerima aspirasi terkait pelebaran jalan Provinsi di Likupang-Bitung.
“Pada reses tersebut didapatkan berbagai aspirasi dari masryakat. Antara lain terkaiat pelebaran jalan Provinsi Likupang-Bitung dan peningkatan saluran air disampaing jalan,” ujar Politisi PDIP Sulut itu.
Menurut dia, selain ini didapat juga aspirasi dari masryakat terkait dimana SDM lokal disekitaran lokasi Pertambngan PT. MSM kiranya bisa diberdayakan untuk dipekerjakan. Serta, masyrakat meminta dapat dibangun fasilitas perbankan berupa kantor cabang pembantu ataupun mesin ATM.
Ferdinand Mewengkang, selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut, ketika menggelar reses di di Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, aspirasi diantaranya, penerimaan prajurid TNI dan Polri harus mengutamakan putra putri daerah.
Adapun Cindy Wurangian, selaku Ketua Komisi II DPRD Sulut ketika melaksanakan reses di Kelurahan Tandurusa dan Kelurahan Pateten, Kota Bitung, Rabu (02/05/2018), menerima aspirasi yakni permasalahan banjir pasti terjadi setiap terjadi hujan. Saluran air tidak berfungsi baik dan permohonan bantuan hewan ternak.
Dijelaskan Cindy Wurangian, kendala pakan, bantuan ayam sudah diterima dari Pemporv Sulut tetapi menjadi masalah karena tidak ada pakan/makanan ayam.
“Syukur atas bantuan ayam tapi membuat stres peternak, karena banyak ayam mati setelah dipelihara. Bantuan Kube, 9 bahan pokok sangat berhasil, bantuan ternak babi di Lembeh, bantuan kelompok jasa boga dan aspirasi lainnya,” terang Cindy Wurangian.
Bertempat di Kelurahan Ranomuut, Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda menerima banyak aspirasi masyarakat termasuk para guru sekolah minggu di GMIM Sion Ranomuut.
Enci Eva misalnya, menyoroti soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program BPJS merupakan program pemerintah namun banyak pemerintah daerah tidak memberikan jaminan. Bidang pendidikan banyak sekolah mengganti pungutan uang komite dengan partisipasi namun bersifat paksaan.
“SPP dihilangkan namun berganti menjadi uang komite, banyak kritikan kemudian berubah menjadi partisipasi namun bersifat paksaan. Padahal, setahu kami sudah ada dana BOS, apakah tidak cukup?” Terang Enci Eva.
James Karinda yang disapa Engku James, sebagai anggota Komisi Anak Sekolah Minggu di GMIM Sion Ranomuut, membenarkan pendapat Enci Eva. Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan implementasi JKN dari pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi belum terlibat pada pembiayaan JKN bagi masyarakat.
“Memang benar, saya mendapat informasi dari pimpinan BPJS bahwa Pemprov Sulut belum terlibat apapun, dalam penganggaran untuk menarik beban masyarakat, padahal JKN BPJS adalah program sangat penting dari Jokowi-JK,” tukas James Karinda.
Sementara, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menggelar reses I, di Kelurahan Malendeng, Lingkungan VI, Kota Manado, Senin (30/04/2018)dimintai agar masalah banjir bisa dituntaskan.
Harianto Hasan, warga setempat mengatakan, bajir menjadi masalah setiap tahun dan sering terjadi sejak tahun 2004 atau sejak adanya jalan ringroad dibuka. “Ini menjadi keluhan kami warga disini. Dengan adanya ringroad dimana air lari ke Welong,” ujar dia, saat reses berlangsung.
Lanjut dia, sangat berharap kiranya permasalahan ini bisa cepat ditindaklanjuti supaya cepat teratasi. Karena cepat atau lambat lingkungan VI akan tenggelam. Sebab itu kiranya bisa secepatnya diperbaiki, jika tidak maka setiap tahun kita akan kebanjiran terus menerus.
“Saya berharap kiranya persoalan ini bisa segera dituntaskan,” harap dia.
Menanggapi aspirasi warga tersebut, Andrei Angouw mengatakan, dalam hal ini lembaga DPRD akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mengingat hal tersebut adalah kewenangan BPJN.
“Jadi ini akan menjadi masukan bagi saya, dan ini akan saya bicarakan dan berkoordinasi dengan BPJN. Pun, selain itu juga akan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengkoordinasikan hal ini,” pungkas Politisi PDIP Sulut itu. (ADVERTORIAL)
Penulis: Anggawirya Mega
