CYBERSULUT.NET – Masalah penekanan angka kemiskinan menjadi konsen Komisi IV DPRD Sulut dalam hearing bersama Dinas Sosial Sulut, Rabu (24/10/2018) tadi. Langkah tersebut diangkat komisi pimpinan James Karinda mengingat menjadi salah satu program yang diusung Gubernur dan Wagub Sulut OD-SK.
Kepada Kadis Sosial Sulut, Karinda mempertanyakan sejauh mana pencapaian pemerintah dalam rangka menjawab program operasi daerah selesaikan kemiskinan.
“Tolong digambarkan data kemiskinan saat ini dari dinas sosial. Ada berapa banyak. Baik data statistik maupun dinas sosial,” ungkap Karinda.
Menurutnya, bila data itu diketahui maka akan gampang untuk membuat program-program bagi masyarakat. Begitu pula penyaluran bantuannya akan jelas siapa yang berhak menerimanya.
“Kalau tidak ada kita bingung sapa yg akan diberi. Kami minta data ril angka kemiskinan dan keluarga miskin. Ini sudah masuk tahun ke tiga pemerintahan ODSK. Harus ada sesuatu yang dirasakan masyrakat dari program ini,” kata politisi Partai Demokrat ini seraya mempertanyakan upaya konkrit apa yang telah dilakukan Dinas Sosial.
Menjawab itu, Kepala Dinsos Provinsi Sulut Rinny Tamuntuan mengatakan, angka kemiskinan terjadi penurunan hingga mencapai angka 1%.
“Tahun 2016 berada di 8,98 %, turun di tahun 2018 menjadi 7,9 %. Di dalamnya ada program-program yang telah dilakukan untuk menekan angka ini seperti program keluarga harapan, program prioritas Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, Rumat Tinggal Layak Huni (RTLH) serta bantuan-bantuan lewat Kelompok Usaha Bersama,” jelas Tamuntuan.
Khusus bantuan RTLH di tahun 2016, lanjut Tamuntuan, ada 399 unit dan di tahun 2018 ada 238 unit. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tiap tahun ada 255 unit untuk RTLH.
“Kita harapkan nanti di tahun 2020 angka kemiskinan akan turun menjadi 6, sekian %,” tutup Tamuntuan.
Penulis : M Anggawirya
