CYBERSULUT.NET – Guna mengevaluasi dan menilai capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut di tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut membentuk Panitia khusus (Pansus) pembahas LKPJ Gubernur yang kemudian dibagi dalam empat (4) kelompok kerja (pokja).
Untuk pokja I (satu) dipimpin anggota DPRD Arthur Kotambunan dan para anggota yakni Boy V. Tumiwa, Stella Runtuwene dan Kristo L. F Lumentut.
Pokja I nantinya akan membahas capaian mitra kerjanya diantara lain ; Asisten Pemerintah dan Kesra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Pemerintahan dan Humas, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Kependudukan Capil, dan KB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan semua mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulut.
Dikatakan Arthur Kotambunan selaku Ketua Pokja I, pembagian kelompok kerja untuk mempermudah pembahasan pansus LKPJ.
“Kemarin pokja I turun langsung ke kantor mereka, sehingga kami bisa melihat dan mendengarkan penyerapan Anggaran dan Program mitra kerja kami yang totalnya ada 13 instansi”, kata Kotambunan, Selasa (23/4/2024).
“Hasil temuan dan pembahasan pokja bersama mitra kerja tersebut, akan disampaikan dalam rapat pleno sinkronisasi hasil pembahasan Pokja,” tukas Kotambunan.
Koordinator pokja I, Fransiskus A. Silangen yang juga Ketua DPRD Sulut mengatakan, sudah menjadi tugas dan fungsi kami dalam hal pengawasan, eksekutif wajib membuat dan memberikan LKPJ kepada kami, untuk dipelajari dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
“Nantinya, hasil turun lapangan dari setiap pokja, akan disinkronisasikan dengan memanggil seluruh mitra kerja atau SKPD sebelum diparipurnakan,” kata Andi Silangen.
ADVERTORIAL
