CYBERSULUT.NET – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak se-Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang akan dilaksanakan besok, Rabu (27/6/2018) diharapkan dapat berjalan sukses dan bersih tanpa pelanggaran dari seluruh elemen masyarakat.
“Intinya kesadaran dari pada calon dan pejabat pemerintah serta peran dari masyarakat yang perlu didik,” ujar Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Ferdinand Mewengkang.
Menurutnya, kesadaran dan kejujuran seluruh elemen masyarakat maupun instansi pemerintah menentukan kesuksesan jalannya pemilihan Kepala Daerah yang akan memimpin untuk lima tahun kedepan nanti.
“Kendaraan perlu alat pengaman, supaya tidak dicuri. Semakin kita mengamankan dengan alat yg canggih, pencuri juga akan mengembangkan alat yang canggih. Nah begitu juga, semakin tinggi kita mengahalau dan mengamankan serangan fajar atau sebagainya, semakin besar juga cara baru mereka gunakan,” contoh Mewengkang.
“Intinya kesadaran dari pada calon dan pejabat yang berwenang serta peran dari masyarakat yang perlu Didik. Itu dua sisi yang terlibat, masyarakat juga ada kesadaran. Terpenting ada fungsi pengawasan dan kontrol,” sambungnya.
Meskipun salut dengan edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam hal pengamanan Pelaksanaan Pilkada, Mewengkang mempertanyakan terkait penanganan money politik (Politik Uang).
“Ada edaran Kapolri, yang mengganggu pelaksanaan Pilkada perlu tembak di tempat, itu aspek keamanan. Tapi terkait dengan money politik, apa yang harus pakai ? Berapa ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diawasi ? Katanya akan melibatkan relawan. Sekali lagi, perlu ada kejujuran dan tugas Banwas seperti itu,” tukasnya.
“Karena kalau tidak, apa yang ditanyakan tadi (money politik) bisa terjadi,” pungkasnya.
Penulis : Christy Lompoliuw
