CYBERSULUT.NET – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi salah satu inti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, Senin (03/09/2018) siang tadi.
Dikatakan Ketua Komisi IV James Karinda, sebab hal itu menjadi salah satu bahan yang paling banyak diserap anggota DPRD Sulut dalam masa reses.
“Sebab, keberadaan BPJS Kesehatan yang kerap bermasalah membuat warga sangat memerlukan JKN dan KIS ini. Dan warga mempertanyakan itu dalam setiap masa reses. Jadi kami (Komisi IV) meminta Pemprov Sulut menganggarkan lebih terkait subsidi JKN dan KIS,” jelas Karinda.
Menjawab permintaan tersebut, Kadis Kesehatan Sulut dr. Debby Kalalo kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu penganggaran Universal Coverage (UC) di kabupaten/kota.
“Di Sulut sendiri baru 7 kabupaten/kota. Dan kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komisi IV tadi setelah kabupaten/kota menganggarkan UC,” aku Kalalo.
Dia menambahakan, pihaknya juga tengah mempersiapkan data masyarakat untuk di sahring bersama Dinkes di kabupaten/kota.
“Siang ini kami akan rapat bersama untuk program dan target kesehatan. Itu juga sudah ditegaskan Pak Gub dan Wagub untuk pengadaan UC itu,” tutupnya.
Penulis: M Anggawirya
