CYBERSULUT.NET – Untuk dapat memenuhi kuota pemerintah Jepang yang mencapai 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G dan 70.000 untuk skema SSW, dimana baru 20% dari kuota tersebut terpenuhi, serta Korea Selatan dengan kuota sebesar 8.800 orang dan baru terpenuhi 25,71%.
Pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menggandeng pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk melatih dan menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil dan profesional serta siap untuk bekerja di luar negeri.
Terkini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawah kepemimpinan, Benny Rhamdani melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dan Tomohon, Rabu (5/5/2021).
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam penyampaiannya memaparkan data statistik Penempatan PMI di Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir (sebelum pandemi) 2016 sd 2020 dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut dengan total Penempatan 1.966 PMI, dengan rata-rata penempatan per tahun 393 PMI. Kabupaten/Kota terbesar adalah dari Minahasa yakni 496 PMI dengan rata-rata per tahun hampir 100 orang PMI. Kedua,Kota Manado dengan penempatan PMI sebesar 362 PMI dengan rata-rata penempatan 73 orang PMI, dan ketiga,Kota Bitung yakni 344 PMI dengan rata-rata penempatan per tahun 67 PMI. KotaTomohon tercatat sebanyak 95 PMI, dengan rata-rata di bawah 20 orang PMI.
Menurut Benny Rhamdani, bekerja di luar negeri bukan hal yang hina dan bukan profesi yang nista, melainkan sebuah kebanggaan bagi keluarga dan bangsa Indonesia. Banyak sektor dan jenis pekerja yang cukup menjanjikan dan memiliki prospek yang bagus, baik dari sisi pelindungan maupun tingkat kesejahteraan.
“Peluang kerja di Jepang, rata-rata gaji untuk jenis pekerjaan Caregiver dan Nurse atau perawat rata-rata Rp 22 juta per bulan dengan kontrak kerja selama 5 tahun, begitu juga di Korea Selatan dengan gaji di atas 20 juta per bulan. Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum. Kedua negara tersebut sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui penempatan G to G maupun melalui skema penempatan mandiri dengan visa SSW atau SpecifiedSkilledWorker untuk 14 jenis jabatan,” tutur Rhamdani.
Lanjut dikatakan Rhamdani, penempatan PMI ke luar negeri justru menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri akibat pandemi.
“Maka sudah selayaknya, BP2MI pada masa kepemimpinan saya, mengajak untuk mengubah paradigma dan menerapkan nilai-nilai pelayanan dengan rasa hormat, karena PMI sejatinya adalah “Pahlawan Devisa” yang patut dan layak diberikan pelayanan sebagai warga negara VVIP,” kata Rhamdani.
Mantan legislator Sulut yang dikenal vokal ini, mengapresiasi inisiatif dari Pemkot Bitung dan Tomohon yang mau berkolaborasi bersama BP2MI. Diharapkannya kerjasama ini nantinya secara teknis akan diteruskan dan dibantu implementasinya oleh UPT BP2MI, khususnya yang ada di Kota Manado.
“Saya mengharapkan Pemkot Bitung dan Tomohon dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, serta berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017, sehingga mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan. Saya berkeyakinan kita memiliki supply yang besar dan mampu memenuhi kuota tersebut. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan dan sinergi yang saya yakin mampu dilakukan oleh UPT-UPT BP2MI dan para pelaku usaha, tinggal kemauan menggalang kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi,” tukas Rhamdani.
“Semoga kolaborasi dan inisiatif positif ini terus dikuatkan dan dikembangkan. Semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa tidak pernah luntur terbentur kepentingan yang tidak berpihak kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,” tutup Rhamdani.
Christy Lompoliuw
