Bendungan Bolmong Raya Banyak Batu, Komisi III Pertanyakan Anggaran Pemeliharaan

CYBERSULUT.NET – Rapat hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pertanyakan anggaran pemeliharaan bendungan Bolmong Raya.

Pasalnya, kondisi bendungan tersebut sudah banyak bebatuan yang bisa mengganggu pipa saluran.

“Dari hasil kunjungan kami di lapangan, ini ada masalah serius yang kami minta penjelasan. Ada dua masalah yang akan kita hadapi, dari 7 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Sulawesi Utara, itu rata-rata sentimennya sudah berada di ambang batas. Ini tinjauan kami langsung, bukan hanya air yang berada di atas yang di tampung oleh bendungan tapi sudah ada banyak bebatuan,” ujar personil Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo dalam rapat pembahasan, Selasa (16/01/2024).

Dijelaskan Amir Liputo, bagaimana air akan dialirkan kalau sudah banyak bebatuan. Selain itu akan mengganggu saluran-saluran primer dan sekunder dari bagian irigasi yang ada. Sehingga akan muncul persoalan kedua yang akan mengganggu produksi padi dari masyarakat Sulut.

“Dari penjelasan Kabid tadi, ini tidak ada anggaran pemeliharaan untuk tahun 2024, sementara hal ini sangat urgent. Sudah di usulkan, tapi tidak di akomodir. Kami tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar, karena kami juga mitra kerja. Coba ibu jelaskan ke kita, kenapa ini anggaran tidak ada dan terpotong kemana,” ujar Amir Liputo meminta penjelasan Kepala Dinas PUPR Sulut.

Dipertanyakan Amir Liputo, mengapa tidak ada dana pemeliharaan bendungan yang dibangun anggaran fantatis tersebut yang akan menjamin ketersediaan beras.

“Kami tidak memiliki kepentingan di Bolmong Raya, tetapi yang kami pikirkan nasib rakyat Sulut dan bendungan yang ratusan miliar harganya, mengenai produksi beras juga dari 2,8 tersisa tinggal 1,2,” tutur Amir Liputo.

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Sulut tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath mengatakan, bukan kewenangan dirinya untuk menjelaskan terkait anggaran tersebut.

“Tahun 2024 memang ada anggarannya, tetapi memang tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Cuma dengan anggaran Operasional, bukan dengan anggaran yang usulkan fisiknya,” ungkap Diecy Paath.

 

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *