CYBERSULUT.NET – Pertemuan Ketua Umum Partai Demorat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menghasilkan kesepakatan untuk berkoalisi di Pilpres 2019. SBY menegaskan, pertemuannya dengan Prabowo membahas 5 isu strategis nasional, mulai dari ekonomi hingga hukum.
“Kami membahas serius perkembangan isu nasional utamanya permasalahan yang dihadapi dan dialami rakyat Indonesia. Disoroti 5 isu nasional, akan dibahas satu demi satu,” ujar SBY di kediamannya Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018).
SBY mengatakan hal pertama yang dibahas bersama Prabowo adalah soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dan infrastruktur, situasi moneter, hingga kebijakan pajak. Keduanya ingin agar rakyat bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha.
“Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan dan daya beli golongan dari orang-orang tidak mampu. 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang. Itu jadi sorotan kami,” jelasnya.
Isu strategis kedua yang dibahas dan menjadi kesepakatan bersama dalam pertemuan itu adalah masalah hukum dan pemberantasan korupsi. SBY berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara adil.
“Kita harap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, dan bebas intervensi, dan hukum tidak menjadi alat politik,” ucap SBY.
Isu ketiga yang dibahas keduanya adalah mengenai politik. Mereka sepakat untuk menangkal berita hoax atau bohong.
“Kita sungguh berharap implementasi konstitusi dan UU Ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan kita, juga pentingnya check and balances antarnegara, termasuk independensi antarnegara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk kebebabasan pers, netralitas pemilu, terang Presiden ke-6 RI itu.
“Keempat kami menyoroti pentingnya negara kesatuan, kerukunan nasional, dan sikap anti radilakisme. Persatuan bangsa penting untuk kita jamin dan jaga secara bersama juga kebhinekaan dan toleransi. Kami sepakat kita tidak boleh membiarkan ekstremisme dan radikalisme dan kekerasan terjadi di negara ini atas dalil apapun,” sambung SBY.
Hal terakhir yang dibahas sekaligus disepakati SBY- Prabowo adalah soal Pancasila dan UUD 1945. Keduanya menolak dan mencegah upaya untuk menghadirkan paham lain di negara ini.
“Kami menolak dan mencegah berupaya menghadirkan paham dan ideologi lain yang mengancam Pancasila dan UUD 1945 dan juga pikiran untuk berdirinya negara agama karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita,” tegas SBY.
Sumber : Liputan6.com
