CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Agenda krusial ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (25/03/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, yang membuka persidangan secara resmi dan menyatakannya terbuka untuk umum. Dalam pengantarnya, Fransiskus mempersilakan Gubernur Sulawesi Utara untuk memaparkan capaian kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran terakhir.
Gubernur Sulut, Mayor Jenderal TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam pemaparannya menekankan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi yang penuh tantangan namun sekaligus menawarkan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah menjaga kesinambungan program strategis dari periode sebelumnya.
“Tahun 2025 menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan program strategis, sekaligus mengakselerasi visi menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Yulius di hadapan anggota legislatif.
Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulut tetap solid dengan prinsip satu komando. “Kami tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi juga sedang meletakkan fondasi peradaban bagi generasi Sulut di masa depan,” tambahnya dengan nada tegas.
Dalam aspek tata kelola keuangan, Gubernur memaparkan bahwa anggaran tahun 2025 dikelola dengan prinsip kecermatan dan adaptivitas. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah yang melakukan mekanisme Perubahan APBD guna menyelaraskan target pendapatan dengan realisasi dana transfer dari pusat.
Gubernur menjelaskan bahwa Reprioritasi Belanja menjadi langkah kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan sejalan dengan program strategis nasional dan kebutuhan mendesak di daerah.
Diantaranya mengoptimalkan belanja daerah dengan skala prioritas, memastikan transparansi dalam setiap serapan anggaran dan mengacu pada prinsip value for money untuk dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Penyampaian LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Sulut untuk memberikan rekomendasi strategis demi perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.
