CYBERSULUT.NET – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Berty Kapojos, memberikan penjelasan terkait tantangan pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2026. Politisi senior PDI Perjuangan ini mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan jalan saat ini.
Diungkapkan Berty Kapojos, APBD Sulut mengalami tekanan yang cukup berat. Ketersediaan anggaran untuk sektor infrastruktur menurun drastis akibat adanya pemotongan anggaran yang mencapai hampir Rp500 miliar.
“Dengan kesediaan anggaran Sulut yang terpotong banyak hampir 500 miliar, infrastruktur yang ada menjadi kelemahan kita. Pemerintah juga mengalami kesulitan, apalagi ada pemotongan 30 persen untuk kewajiban pembayaran,” ujar Berty Kapojos kepada media.
Meskipun demikian, Politisi senior PDIP Sulut ini menegaskan bahwa DPRD Sulut tetap konsisten mendorong pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, untuk segera menindaklanjuti sejumlah ruas jalan yang rusak sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Berty Kapojos memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status jalan. Ia sering menjumpai warga yang mengeluh kepada bupati atau walikota terkait kerusakan jalan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab provinsi atau pusat.
“Masyarakat perlu tahu bahwa ada tiga kewenangan jalan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Contohnya ruas Jalan Soekarno yang sedang diperbaiki, itu adalah jalan provinsi. Tidak bisa dikerjakan oleh kabupaten meski lokasinya ada di sana,” tegasnya.
Untuk memudahkan masyarakat mengenali status jalan, Berty Kapojos memberikan tips sederhana melalui marka jalan.
“Kalau jalan nasional memiliki ciri khas garis tengah berwarna Kuning. Contohnya ruas jalan Manado-Bitung dan akses menuju Likupang. Sementara yang menjadi kewenangan Jalan Provinsi/Kabupaten, memiliki garis tengah berwarna putih,” tukas legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung tersebut.
