CYBERSULUT.NET – Lembaga kajian sosial dan politik Tumbelaka Academic terus memberikan masukan positif untuk pemerintah provinsi Sulut, dengan menggelar diskusi terkait peran pemerintah disisi kemasyarakatan, investasi dan generasi muda.
Diskusi yang berlangsung di kantor Tumbelaka Academic, Jumat (23/2/2018) menghadirkan pembicara staf khusus Gubernur Olden Kansil serta kalangan Jurnalis Independent Provinsi Sulut (JIPS).
Dalam diskusi yang berlangsung santai namun serius ini, banyak masukan positif yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Olly Dondokambey (OD) dan Steven Kandouw (SK) diantaranya alokasi anggaran ke masyarakat tidak terserap dengan maksimal.
“Bantuan kemasyarakatan dari pemerintah penyalurannya masih dipermainkan oknum tertentu, harus ada lembaga Independent yang dibentuk untuk mengawasi penyaluran bantuan kemasyarakatan ini,” ujar jurnalis senior, Budi Rarumangkay.
“Begitu juga dalam hal penyusunan anggaran bersama legislatif, harusnya dilibatkan Tokoh Masyarakat yang memang tahu apa yang dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.
Disisi lain, Jemsi Tuju yang juga kesehariannya meliput di kantor Gubernur ini menekankan agar dibuka suatu layanan cepat untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat.
“OD-SK harus buka layanan aduan yang direspon cepat, karena banyak permasalahan masyarakat yang harus segera diatasi,” tambah Tuju.
Sementara itu, staf khusus Gubernur Olden Kansil mengakui kalau OD-SK membutuhkan masukan yang positif dari masyarakat melalui media maupun kajian Tumbelaka Academic demi pembangunan sesuai keinginan masyarakat.
“OD-SK sangat membutuhkan masukan seperti ini, kedua pemimpin tersebut tidak anti kritik dan justru senang dengan adanya masukan yang membangun seperti ini,” ungkap Kansil.
Diakhir diskusi pendiri Tumbelaka Academic, Taufik Manuel Tumbelaka menarik kesimpulan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan OD-SK diantaranya, keseimbangan pembangunan yang merata di seluruh Kabupaten/Kota.
“OD-SK itu pemimpin Sulawesi Utara, jangan sampai terjebak dengan hanya menjadi “Gubernur Minahasa”. Jangan abaikan pembangunan dan SDM dari Nusa Utara maupun Bolmong Raya,” tegas Tumbelaka.
Jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pun menyayangkan kurangnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak, sementara belakangan marak yang jadi korban prostitusi.
“Miris anggaran yang ditata komisi IV DPRD Sulut untuk pemberdayaan perempuan dan anak tidak sampai 6 milliar, sementara anggaran untuk memanjakan 45 Legislator tersebut tembus puluhan milliar,” ketus Tumbelaka.
“Harusnya dialokasikan anggaran lebih untuk kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga mereka bisa terhindar dari korban prostitusi. PKK dan Dharma Wanita juga harus dikuatkan,” pungkas Putra Gubernur Pertama Sulut, F.J Tumbelaka ini.
Penulis : Christy Lompoliuw
