CYBERSULUT.NET – Pernyataan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol Roycke H Langie terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, termasuk terkait dana hibah kepada Sinode GMIM diapresiasi Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka.
Menurut Taufik Tumbelaka, penjelasan Kapolda tersebut sangat diperlukan dalam upaya menetralisasi reaksi publik, dimana saat ini sudah memasuki minggu politik atau fase sensitif jelang hari pemungutan suara.
“Penjelasan Kapolda Sulut yang saya lihat dan baca di media bagus sekali dan momentum yang tepat, dalam memasuki fase sensitif jelang pemungutan suara 27 November, dimana kerap ada aksi ada reaksi. Apalagi setelah itu ada sekira 10 hari masa rawan penghitungan suara, berlanjut menunggu penetapan resmi perolehan suara dan pelantikan Kepala Daerah hasil dari Pilkada Serentak di Sulut,” tutur Taufik Tumbelaka, Rabu (30/10/2024).
Jebolan Fisipol UGM ini pun tegas menyarankan Kapolda Sulut agar mengevaluasi program kerja dalam menghadapi dinamika politik jelang Pilkada Serentak di Sulut.
“Dalam Organisasi & Manajemen (O&M) itu sesuatu yang lumrah, mengevaluasi kebijakan. Coba cermati dan dalami terkait tugas dengan ‘selektif – prioritas’, mana tugas yang harus dan segera. Pilkada Serentak akan ada potensi kerawanan sosial, maka perlu jeli dengan kehati-hatian tinggi dalam pengambilan keputusan operasional dalam tugas. Pilkada Serentak ini sangat berat, jadi fokus dulu untuk Pilkada Serentak di Sulut,” tegas Taufik M Tumbelaka, putra bungsu Gubernur Pertama Sulut, Frits Johanes Tumbelaka yang dimasa lalu dianggap Tokoh belakang layar yang sukses menyelesaikan pergolakan Permesta.
