CYBERSULUT.NET – Serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, pada Selasa (4/3/2025) dihadiri langsung oleh perwakilan dari Mendagri yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Setelah pelaksanaan Sertijab tersebut, Agus Fatoni pun menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan efisiensi anggaran yang saat ini digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan oleh Pemerintah daerah (Pemda).
“Surat edaran Mendagri itu sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana semua instansi termasuk pemerintah daerah harus melakukan efisiensi, hal ini penting karena ada tiga hal yakni pertama ini masih awal tahun anggaran mungkin ada yang tidak fokus, tidak sesuai, tidak prioritas, kedua ada kebijakan dari Presiden, dan ketiga bagi daerah inikan kepala daerah masih baru jadi harus sesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang bersangkutan, jadi ini yang harus dilakukan oleh daerah melakukan efisiensi, menyesuaikan anggarannya yang fokis dan betul-betul menyentuh masyarakat”, ungkap Agus Fatoni.
Lebih lanjut Fatoni pun mengutarakan poin-poin penting yang harus diegisiensikan sesuai dengan Inpres tersebut untuk setiap instansi pemerintah.
“Untuk daerah itu ada poin-poin persentase yang jelas untuk diefisienkan seperti perjalanan dinas 50%, ATK, kegiatan-kegiatan seremonial, jadi ini kesempatan untuk kepala daerah agar merancang ulang visi misinya dan disesuaikan dengan anggarannya, sehingga anggaran yang ada ini dapat dirasakan oleh masyarakat langsung”, jelasnya.
Agus Fatoni pun menyatakan bahwa penjelasan mengenai efisiensi anggaran ini sudah dimengerti oleh semua kepala daerah saat reat-reat beberapa waktu lalu, dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani serta pihaknya Kemendagri sudah memberikan penjelasan materi
“Kepala daerah sudah diberikan penjelasan saat reat-reat, secara umum kepala daerah sudah tahu akan efisiensi anggaran ini nanti tinggal teknisnya kepala Keuangan, BPKAD, Kepala Bappeda yang akan menangani langsung dan nanti boleh berkonsultasi dengan kami di Kemendagri”, ujar Fatoni yang juga pernah menjadi Pj Gubernur Sulut medio 2020 lalu.
Fatoni pun berharap agar Kepala Daerah yang baru di Sulut agar dapat segera menyusun kembali anggaran yang ada saat ini, agar dapat lebeih dirasakan oleh masyarakat.
“Bagi kepala daerah ini adalah momen yang tepat untuk segera mengefisiensikan anggaran, menyusun kembali rencana yang lebih tepat sasaran, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dirasakan oleh masyarakat”, harapnya.
Untuk efisiensi angaran ini, Fatoni pun menyebut bahwa anggaran tersebut bukan dikembalikan ke Pemerintah Pusat, melainkan tetap didaerah namun pengelolaannya lebih kepada peruntukan yan menyentuh masyarakat langsung.
“Efisien anggaran itu bukan dibawa ke pusat, tapi untuk kegiatan-kegiatan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian mendukung program pemerinta berupa makanan sehat bergizi gratis, jadi efisiensi ini digunakan sendiri oleh daerah tapi untuk kegiatan-kegiatan prioritas berupa pelayanan dasar”, pungkas Agus Fatoni.