CYBERSULUT.NET – Debat publik terbuka tahap kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (23/10/2024) di Wale Ne Tou Kabupaten Minahasa, berlangsung menarik terkait pembahasan digitalisasi antara Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 dan 3.
Terpantau CYBERSULUT, dalam sesi tanya jawab tersebut, Paslon nomor urut 2, Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Hanny Jost Pajow (HJP) yang diberikan kesempatan bertanya terlebih dahulu kepada Paslon nomor urut 3, Steven Kandouw (SK) dan Adolf Denny Tueje (ADT), mempertanyakan antisipasi rendahnya kualitas digitalisasi di SMA/SMK yang ada di Sulut.
Menurut E2L, kondisi kemampuan digital di SMA/SMK itu berada pada urutan terbawah, berdampak pada kualitas lulusan. Artinya serapan pada perguruan tinggi maupun pada tenaga kerja sangatlah rendah. Dimana persoalannya, setiap kali mengakses ujian berbasis komputer kini menjadi momok.
Menjawab pertanyaan E2L tersebut, Steven Kandouw sebagai Calon Gubernur nomor urut 3 mengatakan, pandemi yang disisi lain dianggap sebagai prahara, juga mengharuskan adanya pendidikan jarak jauh atau daring.
“Dari situ sudah memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana dimana sudah waktunya kita menerapkan digitalisasi pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah tidak lagi berada di era 4.0 melainkan 5.0,” tutur Steven Kandouw.
“Bahkan di dunia medical pun kita sudah harus menerapkan digitalisasi,” sambungnya.
Menurut Steven Kandouw, apabila dipercayakan sebagai Gubernur Sulut kedepan, hal pertama yang akan diupayakan pemerintahannya agar setiap sekolah yang menjadi kewenangan provinsi untuk mendapat jaringan Wifi yang full dan kuat.
“Kedua, dalam anggaran yang ditata untuk pendidikan, baik itu APBD maupun DAK transfer daerah. Kita harus alokasikan supaya tablet atau gadget dinikmati di sekolah. Kita harus punya fasilitas ini di seluruh sekolah, minimum 30 persen dari anak sekolah kita harus punya gadget yang diberikan subsidi pada kita,” kata Steven Kandouw.
Ditambahkannya, hal ketiga yaitu melindungi tenaga pendidik, terutama guru SMA/SMK, SLB supaya tidak gaptek.
“Untuk itu kita harus bekerjasama, baik dengan swasta maupun pemerintah pusat supaya ada pendidikan lebih lanjut bagi para guru dalam menunjang digitalisasi pendidikan,” tukas Steven Kandouw.
Menanggapi jawaban Steven Kandouw tersebut, E2L memaparkan data dari 1000 SMA di Indonesia ini, SMA di Sulut tidak ada satu pun yang masuk dari peringkat 1 sampai seribu.
“Itu terhitung dan tercatat pada tahun 2023. Ini membuat korelasi antara indeks kelulusan dan kualitas kelulusan mereka. Kami tentunya setelah mengevaluasi, maka ternyata dalam sekolah percontohan, dorongan untuk menghadirkan komputer itu 1 berbanding 250,” ungkap E2L.
“Bagaimana kemudian ini bisa beradaptasi dalam kondisi digitalisasi yang dituntut kepada para anak muda saat ini, yang cenderung bisa memberi beban pada bonus demografi nantinya yang berdampak negatif,” tukas E2L.
Menanggapi kesempatan terakhir, Steven Kandouw mengungkapkan perbandingan antara komputer dan murid di Provinsi Sulut tidak separah yang disampaikan oleh Paslon nomor urut 2.
“Saya yakin perbandingan guru saja saat ini 20 berbanding 1, SMK 17 banding 1. Mungkin itu di wilayah kewenangan daerah terluar seperti di Talaud yang tidak memenuhi standart seperti itu,” ungkap Steven Kandouw dengan senyum tipis yang direspon E2L dengan tertawa.
“Tapi di Provinsi Sulut, sekolah yang menjadi kewenangan kita selama ini, semua kita arahkan. Bahkan kita berikan pinjaman gadget yang sudah dibeli pemerintah provinsi dan kita bagikan kepada murid hingga para guru, sehingga bisa selaras menanggapi digitalisasi pendidikan,” tutup Steven Kandouw.
