CYBERSULUT.NET – Kementerian Keuangan (Keuangan) mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2020 sebesar Rp 4.817,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2019 yang mencapai Rp 4.498,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merincikan total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu pinjaman bilateral, multilateral komersial, sampai pinjaman dalam negeri dengan total Rp 751,90 triliun.
Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp 4.065,65 triliun. Secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,21 persen terhadap PDB.
“Peningkatan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan utang dari SBN dan pinjaman dalam negeri,” kata Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/2).
Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan realisasi utang sebesar Rp 122,47 triliun pada Januari 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan utang di awal tahun.
“Karena adanya front loading yang dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable pada Februari ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (20/2).
Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN. Meskipun terdapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN seiring menurunnya pertumbuhan defisit APBN selama beberapa tahun belakangan.
“Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas.”
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2019 sebesar USD 404,3 miliar atau setara Rp5.530 triliun (asumsi Rp13.678 per USD). Utang ini terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 202,9 miliar dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 201,4 miliar.
ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy).
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta,” tulis BI pada keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/2).
ULN Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar USD199,9 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,3 persen (yoy).
Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang USD dan Euro.
“Hal (utang) tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tinggi dan imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun.”
Sumber : merdeka.com
