CYBERSULUT.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAP) Pemprov Sulut tengah menggenjot Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Paltfon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut tahun 2019 sejak Rabu (31/10/2018) kemarin hingga Kamis (01/11/2018) hari ini.
Menarik, dalam rapat pembahasan DPRD lewat Badan Anggaran (Banggar) terungkap, diperjuangkannya penambahan anggaran di masing-masing SKPD yang ada.
Seperti halnya perwakilan Banggar di Komisi I Billy Lombok memperjuangkan penambahan anggaran untuk Sekretariat DPRD Sulut.
“Perlu penambahan terutama untuk sosialisasi anggota DPRD baik lewat pemberitaan media maupun sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat terhadap tugas dan fungsi legislatif. Hal ini sangat penting agar apa yang diperjuangkan legislator di DPRD Sulut bisa diketahui masyarakat luas,” ujar Lombok.
Sama halnya dengan Komisi IV, perwakilan Banggar di Komisi IV Inggried Sondakh memperjuangkan penambahan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulut.
“Sebab, untuk menghadapi Prapon di Papua nanti, Sulut harus mempesiapkan atlet-atlet terbaik. Selain itu, Dispora juga menjadi ujung tombak dalam membentuk mental-mental pemuda yang harus diakui belakangan ini mulai terkontaminasi denga hal-hal yang berbau narkoba misalnya penyalahgunaan lem. Perlu sosialisasi atau kegiatan-kegiatan kepemudaan sehingga pemuda memang benar-benar menjadi generasi penerus bangsa,” tegas Sondakh yang merupakan srikandi Golkar ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam pembahasan mengingatkan anggota Banggar untuk tetap mengacu pada program yang diusung Presiden yakni Money Follow Program not Fungtion
“Yang intinya, setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah mengikuti program prioritas yang ada. Sebab upaya itu sebagai salah satu prinsip anggaran yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang betul-betul menyentuh rakyat,” ujar Angouw.
Menjawab keinginan Banggar DPRD Sulut, Ketua TAPD Pemprov Sulut yang juga Sekprov Sulut Edwin Silangen dalam rapat menjelaskan, terkait permintaan penambahan anggaran di tiap SKPD masih bisa dilaksanakan.
“Untuk alokasi pagu anggaran akan kami pertimbangkan jika memungkinkan ada tambahan alokasi dari DAK maupun DAU ataupun digeser dari perangkat daerah yang ada di komisi ataupun dari internal program dan kegiatan di dinas/badan dari masing-masing komisi. Tapi kita akan tetap memperhatikan prinsip money follow program,” janji Silangen.
Penulis : M Anggawirya
