CYBERSULUT.NET – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2019 tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Komisi III DPRD Sulut bersama Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Sulut mendapat kebagian Selasa (30/10/2018) siang ini. Terungkap dalam rapat tersebut, dana yang dianggarkan kepada badan yang dipimpin Jemmy Lampus ini sangat kecil dengan anggaran Rp 2,4M untuk belanja langsung dan Rp 2,9 untuk belanja pegawai. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah program yang disusun. Hal tersebut membuat anggota Komisi III Felly Estelita Runtuwene menilai, dengan anggaran yang sangat kecil sehingga program di Balitbangda tidak efisien.
“Kesiapan dari Balitbangda yang belum terlihat. Kalau dimisalkan perusahaan, sebaiknya ditutup saja karena tidak ada implemenkasinya. Atau dilebur saja dengan SKPD lain. Sebab, tidak ada landasan yang bisa dijadikan untuk menyajikan program seperti ini. Padahal Balitbangda menjadi salah satu SKPD yang bermanfaat untuk masyarakat umum,” jelas Runtuwene.
Menurut Runtuwene, anggaran penelitian rata-rata hanya dianggarkan Rp. 50 Juta tidak akan menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga terkesan tidak serius.
“Saya lihat lebih banyak kegiatan dalam kantor yakni administrasi dan peningkatan sumberdaya aparatur. Hanya sekitar Rp 500 juta untuk penelitian. Bisa saya misalkan, dilakukanlah penelitian terkait menurunnya harga kopra. Apa penyebabnya, mungkin karna kualitas atau bibitnya yang kurang baik, atau bibit seperti apa yang harus diberikan ke petani. Mungkin itu program yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Diketahui, dalam pemaparannya, Kepala Balitbangda Sulut Jemmy Lampus mengatakan, program kerja yang disusun Bapelitbang sebanyak 12 program prioritas.
“Kami menyesuaikan dengan indikator kinerja Balitbangda. Banyak anggaran yang tidak kami masukkan didalamnya seperti tidak mengusulkan anggaran kendaraan dinas meski itu menunjang kegiatan kami. Sampai sekarang hanya dua kendaraan dinas yang sudah tua dan kami gunakan. Kami harus memperdayakan apa yang ada termasuk dengan sarana perkantoran yang sebelumnya diusulkan Rp 2,5M namun hanya bisa diusulkan Rp 199juta lebih karena memprioritaskan kegiatan utama lainnya,” akunya.
Penulis: M Anggawirya
