CYBERSULUT.NET – Menyikapi tidak adanya dukungan anggaran terhadap Dinas Sosial dalam menangani nasib 10 pekerja migran asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi korban kekerasan di luar negeri, personil Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian memintah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan masalah tersebut.
“Menurut informasi dari Dinas Sosial, ini menjadi nomenklatur baru yang harus dianggarkan di Dinas Sosial,” kata Cindy dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (04/11/2022).
Diungkapkan Cindy, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial belum lama ini, untuk tahun 2022 tidak ada anggaran di Dinas Sosial untuk penanganan masalah tersebut, sementara ada 10 kasus yang terjadi di tahun 2022.
“Kita bayangkan, ada 10 warga Sulut yang mengadu nasib di luar negeri dan perlu ditangani, tetapi anggarannya tidak ada,” ujar Cindy.
Menurut Cindy, permasalahan yang dialami pekerja migran tersebut, ternyata juga tidak ditangani oleh pihak (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) BP2MI.
“Justru dari BP2MI melayangkan surat ke Dinas Sosial untuk penanganannya,” tutur Cindy.
Ditegaskan Cindy, sudah ada payung hukum yang mendasari untuk dianggarkannya guna penanganan masalah tersebut.
“Mohon perhatian agar bisa dialokasikan anggaran untuk Dinas Sosial, sehingga nasib 10 orang yang mengadu di tahun 2022 bisa jelas. Selain itu juga, mengantisipasi jika ada kasus serupa yang terjadi di tahun 2023,” tukas politisi Golkar ini.
Christy Lompoliuw
