CYBERSULUT.NET – Kegiatan serap aspirasi (Reses) tahap III anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Wenny Lumentut di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon menarik perhatian masyarakat dari berbagai penjuru daerah pemilihan Tomohon-Minahasa dimana politisi Gerindra ini mencalonkan diri kembali di Pileg 2019.
Berdasarkan data yang diterima dari staff pendamping Sekretariat DPRD Sulut, ada 1.048 masyarakat yang mengisi daftar hadir untuk mengikuti kegiatan serap aspirasi
dari Wenny Lumentut, Sabtu (1/12/2018). Bahkan terpantau CYBERSULUT, ruang aula tempat diselenggarakan reses penuh mulai balkon lantai 2 hingga jalan depan aula yang
didirikan tenda panjang.
Sementara itu dalam kegiatan reses tersebut, terpantau ada berbagai aspirasi yang diungkapkan masyarakat. Diantaranya, dari masalah kelangkaan bibit dan pupuk jagung, Keberadaan Indomart dan Alfamart yang menyusahkan warung kecil, Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi hingga masalah harga kopra yang menurun.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Wenny Lumentut menegaskan untuk masalah bibit dan pupuk agar segera memasukan proposal melalui dirinya agar bisa diteruskan ke Pemerintah Provinsi untuk menunggu realisasi.
“Nanti saya akan minta langsung kepada Gubernur melalui instansi terkait, kalaupun tidak terealisasi nanti diserahkan menggunakan uang pribadi saya,” ujar WL sapaan
akrab insan pers kepada dirinya.
Terkait keberadaan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang mulai menjamur dan membunuh usaha kecil, dirinya menegaskan akan menyurat ke pemerintah kota Tomohon untuk membatasi berdirinya usaha tersebut.
“Nanti akan keluarkan rekomendasi ke Walikota, kalau bisa disetiap kelurahan satu saja berdiri minimarket tersebut. Kalau ditiadakan nantinya kota akan terlihat mati tanpa kehadiran mereka,” kata Lumentut.
Sementara untuk pembangunan ruas jalan Manado-Tomohon, dirinya meminta ada kerjasama dari Pemerintah kota terkait pembebasan lahan.
“Jalan Manado-Tomohon sudah tertata dalam APBD 2019 dan pasti terealisasi, tinggal bagaimana Pemkot Tomohon dan Minahasa mengatasi pembebasan lahan. Bagaimana proyek mau masuk sementara lahan belum dibebaskan. Begitu juga untuk ruas jalan yang menghubungkan Tomohon-Minahasa juga sudah ditata, karena sudah menjadi tugas untuk memperbaiki jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” terang Lumentut.
“Dan untuk harga kopra yang menurun, saya minta masyarakat tetap tenang dan bersabar. Kami di DPRD sementara mencari solusi bersama Pemerintah Provinsi, antara lain mengadakan pertemuan dengan seluruh pelaku penghasil dan pengusaha kelapa serta mengajak investor untuk produksi kelapa dan sentra industri menyerap kelapa di Sulawesi Utara,” tukas Lumentut.
Penulis : Christy Lompoliuw
