Tim Advokasi Hukum Desak Presiden dan Menteri Turun Tangan Selesaikan Kisruh Organisasi di Indonesia

0
59
Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia meminta kepada pemerintahan Presiden Jokowi agar segera membuat kebijakan dan/atau regulasi yang lebih baik terhadap organisasi yang ada di Indonesia. Foto : Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) dan Menkumham Yasonna H Laoly. (foto : Kemenko Polhukam)

CYBERSULUT.NET – Menyikapi sejumlah kisruh dalam satu organisasi hingga partai politik yang berujung ke proses peradilan, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius atau terlibat langsung dalam mencarikan solusi terbaik.

Hal tersebut ditegaskan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia dalam pers rilis yang diterima CYBERSULUT, dimana mereka menyampaikan teguran keras tersebut kepada PRESIDEN RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI dan MENKOPOLHUKAM RI.

Adapun beberapa poin yang ditekankan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia :

  • Bahwa demi menjaga nama baik NKRI serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal ini pemerintah perlu hadir dan mengambil sikap terhadap permasalahan organisasi di indonesia.
  • Bahwa permasalahan organisasi yang sering terjadi dan tidak pernah terselesaikan sampai akar ialah: Sengketa kepengurusan Partai Politik, Sengketa kepengurusan Organisasi Advokat, Sengketa Badan Hukum dan Non Badan Hukum, Sengketa Organisasi Profesi Lainya.
  • Bahwa terhadap permasalahan tersebut, sekiranya pemerintah dapat hadir untuk membantu menyelesaikan dalam bentuk kebijakan dan/atau regulasi, terkhusus Presiden RI mempunyai kewenangan dan kekuasaan tertinggi (pasal 4 ayat 1 UUD 1945) Presiden pun dapat membuat peraturan terkait permasalahan tersebut (Pasal 5 ayat 2 UUD 1945) dan Menteri Hukum dan HAM juga dapat membantu presiden dalam membuat kebijakan terhadap perumusan perundang undangan (Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan HAM) dan juga Menkopolhukam dapat membantu Presiden dalam menjaga stabilitas negara dan bertanggung jawab kepada presiden serta mempunyai tugas koordinasi, sinkronasi, pengendalian urusan negara dibidang politik, hukum dan keamanan ( Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan).
  • Bahwa diharapkan adanya perubahan sistem hukum di dalam Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dapat menempatkan pengawas independen kepada semua badan hukum dan/non badan hukum yang terdaftar di Kementarian Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi Mediator atau Penengah untuk memutus sengketa para pengurus di dalam akta pendirian maupun perubahan yang terdaftar di Kementerian hukum dan HAM, hal ini dapat dilakukan sebelum diuji di Pengadilan. Terkait hal ini Kemenkumham dapat melihat skema bipartit dan tripartit dalam sengketa ketenagakerjaan.

Berdasarkan beberapa poin yang diuraikan tersebut, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menegaskan kepada pemerintah agar segera membuat kebijakan dan/atau regulasi yang lebih baik terhadap Organisasi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terciptanya kerukunan dan kedisplinan hukum dalam bernegara dan juga dapat membantu menjaga nama baik NKRI dimata dunia, jika negara dalam hal permasalahan organisasi saja tidak dapat hadir memberikan solusi, maka negara belum mampu mengatasi kehidupan masyarakatnya.

Perlu diketahui, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia diwakili terdiri dari Indra Rusmi. SH. MH, Johan Imanuel. SH, Biren Aruan. SH, Alvin Maringan. SH, Yogi Pajar Suprayogi. Amd. SE. SH, Jarot Maryono. SH, M.H., Asep Dedi. SH, Intan Nur Rahmawati. SH. MH. CPL, Hema A.M. Simanjuntak. SH, Ondo A. D. Simarmata, S.H. Junifer Dame Panjaitan SH. MH.

 

 

REDAKSI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here