Tim Advokasi Amicus : SEMA 02 Tahun 2020 Tak Wajib Dipatuhi!

0
81
Ilustrasi persidangan. shutterstock.com

CYBERSULUT.NET – Menyikapi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Sidang, Tim Advokasi Amicus menilai kurang tepat jika diberlakukan saat ini.

Menurut Perwakilan Tim Advokasi Amicus, Yogi Pajar Suprayogi, kadangkala fakta-fakta di persidangan justru berbeda dengan isi putusan. Sehingga apabila dibatasi peliputan ini, dapat dikatakan bahwa pengadilan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada publik.

“Bagaimana dengan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik yang seharusnya diketahui oleh khalayak ramai perkembangannya,” kata Yogi lewat pers rilis yang diterima CYBERSULUT, Jumat (28/2/2020).

Lanjut dikatakan Yogi, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) sebetulnya tidak perlu membatasi peliputan sidang, mengingat sudah jelas asas persidangan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu yang harus dilangsungkan secara tertutup.

“Jika memang untuk memberantas Mafia Peradilan, seharusnya MA RI mengeluarkan aturan yang memudahkan para pihak berperkara dengan cara memberikan kebebasan menggunakan perangkat elektronik untuk merekam,” tutur Yogi.

“Kalau dilarang ya semua pihak tanpa kecuali tidak boleh melakukan peliputan baik internal Pengadilan ataupun Mahkamah Agung juga tidak bisa meliput termasuk cctv nya juga harus di non aktifkan. Ini sangat aneh, disaat MA mewajibkan digitalisasi dalam pengadilan justru malah menimbulkan kegaduhan bagi banyak pihak yang akan berperkara,” pungkas Yogi.

Di sisi lain, Novli Harahap dan Gunawan Liman yang juga dari Tim Advokasi Amicus menambahkan, Surat Edaran MA RI tidak wajib dipatuhi karena bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

“Alangkah elok MA RI merumuskan bersama aturan tata tertib baru dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam persidangan seperti Kepolisian,Kejaksaan, Advokat dan Pers,” kata Novli.

“Ini menjadi diskusi ramai di kalangan Advokat padahal apabila adanya peliputan atau rekaman, bisa berfungsi sebagai sarana control dan pengawasan terhadap sistem peradilan yang transparan,” tambah Gunawan.

 

Christy Lompoliuw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here