Sengketa Organisasi Advokat Sering Terjadi, Pemerintah & DPR Diminta Revisi UU Advokat

0
33
Fista Sambuari SH (Foto : Istimewa)

CYBERSULUT.NET – Sengketa Organisasi Advokat yang terjadi belakangan ini menarik perhatian publik dan dunia Advokat.

Dikatakan perwakilan Tim Advokasi Amicus, Fista Sambuari, sengketa Organisasi Advokat sebenarnya tidak terlepas dari UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menurut Fista, sejak terbit sampai dengan saat ini UU Advokat sudah sering di uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan beberapa ketentuan dalam UU Advokat menjadi tidak mengikat.

“Salah satunya yang pernah menarik perhatian publik adalah Pasal 31, mengenai Bertindak seolah-olah sebagai Advokat yang telah dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004,” kata Fista dalam pers rilis yang diterima CYBERSULUTNET, Rabu (15/7/2020).

“Kemudian, mengenai forum perselisihan yang belum diatur tegas dalam UU Advokat,” sambung Fista.

Lanjut dikatakan Fista, mengenai penyelesaian sengketa Organisasi Advokat nampaknya memang memerlukan forum menyerupai Mahkamah Advokat yang dapat menyelesaikan perselisihan.

“Hal ini perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam revisi UU Advokat, sehingga permasalahan internal seperti munculnya organisasi advokat tandingan dapat diselesaikan dalam forum tersebut demi menjaga Advokat sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile),” tukas Fista.

Terakhir yang menarik menurut Fista, mengenai Frasa Organisasi Advokat dalam Putusan MK Nomor 035/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat yang berwenang adalah yang memiliki delapan kewenangan organisasi.

Dijelaskannya, antara tekstual dan kenyataan tidak terdapat sinkronisasi. Secara tekstual dan telah diperkuat oleh Putusan MK Nomor 035/2018 bahwa delapan kewenangan organisasi Advokat saat ini, secara implisit melekat di PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat. Namun faktanya bermuculan Organisasi lain yang telah disahkan oleh Menkumham sebagai Organisasi Advokat.

“Adanya Organisasi-Organisasi lain yang bisa mengangkat sebagai advokat, hal seperti itu banyak merugikan masyarakat yang menggunakan Jasa Advokat. Misalnya, Advokat yang melanggar kode etik, masyarakat bingung harus melaporkan ke organisasi yang mana. Lalu, apabila Advokat di cabut izin “lisensi” nya atau di keluarkan dari organisasi yang satu, akan dengan mudah pindah keorganisasi lainnya yang dapat mengangkat Anggota “sebagai Advokat,” terang Fista.

“Sehingga hal ini perlu dipertegas serta penyesuaian agar tercipta harmonisasi dalam revisi UU Advokat apakah tetap Single atau Multi Bar agar jelas terhadap profesi advokat yang dibawah organisasi advokat mempunyai payung hukum yang jelas dan tidak membingungkan dikarenakan telah banyak munculnya Organisasi Advokat lainnya selain PERADI,” tambah Fista.

Oleh karena itu, Tim Advokasi Amicus meminta adanya objektivitas dari semua pihak yang terkait dalam revisi UU Advokat baik Pemerintah, DPR RI dan Organisasi Advokat.

Demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk mengakomodir klausul – klausul dalam UU Advokat yang telah dibatalkan oleh Putusan MK, maupun saran konstruktif lainnya dari Para Advokat dalam revisi UU Advokat,” tandas Fista.

Diketahui, Tim Advokasi Amicus merupakan gabungan Advokat aktif diantaranya, Indra Rusmi. SH. MH, Johan Imanuel. SH, Wendra Puji, SH. MH, Amelia Suhaili, SH, Asep Dedi, SH., Muhamad Yusran Lessy, SH., Ricka Kartika Barus, SH., MH., Jarot Maryono, SH. Fernando. SH., Novli Harahap. SH, Bunga Siagian, SH., MSc., Ika Batubara, SH., Erwin Purnama, SH., MH., Yogi Pajar Suprayogi, SH.

 

Editor : Christy Lompoliuw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here