Kopdar MJP : Menilik Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sulut

0
24

CYBERSULUT.NET – Masalah realitas dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan serta pemberdayaan hak perempuan dan anak, menjadi masukan sekaligus bahan diskusi dalam laporan kerja anggota DPRD Sulut, Melky Jhakin Pangemanan (MJP) Oktober 2019, lewat Kopi darat (Kopdar) di Buts Cafe Manado, Senin (18/11/2019).

Dalam Kopdar yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A), Meike Pangkong dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Swara Parangpuan serta kalangan mahasiswa tersebut, terangkat masalah perlu adanya suatu Peraturan daerah (Perda) yang mengatur dukungan anggaran DP3A maupun LSM yang memperjuangkan hak dan permasalahan yang menimpah perempuan dan anak di Sulut.

“Banyak persoalan terkait perempuan dan anak yang belum selesai, sementara bagi kelompok masyarakat yang tanpa lelah memperjuangkan dan memberdayakan perempuan dan anak, tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk mendongkrak aktifitas setiap hari,” ujar Nurhasanah, Koordinator Advokasi dan Kajian LSM Swara Parangpuan.

Lanjut dia, selama ini LSM atau kelompok masyarakat yang bergerak untuk perempuan dan anak terkesan selalu dianak tirikan, apalagi terkait dukungan anggaran.

“Disini DPRD harus diberi pemahaman dalam pembahasan anggaran terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Selama ini dukungan anggaran untuk DP3A tergolong kecil, begitu juga untuk LSM yang bergerak untuk perempuan dan anak, nanti akan mendapat bantuan itu pun jika ada sisa anggaran dari APBD,” ungkap Nurhasanah.

Ditambahkannya, kebijakan dan anggaran harusnya ada dalam satu garis lurus, karena kalau tidak ada anggaran, apapun keinginan dalam memberdayakan perempuan dan anak tidak akan jalan.

“Harusnya mekanisme disetiap instansi pemerintah, mengalokasikan anggaran untuk perempuan,” tukas Nurhasanah yang mendesak perlu dikeluarkan dasar hukum yang kuat dalam mengatur dukungan anggaran untuk kelompok atau LSM yang bergerak memperjuangkan perempuan dan anak.

Disisi lain, Kepala DP3A, Meike Pangkong menekankan, untuk Ranperda terkait perempuan dan anak sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, yang akan dibahas bersama DPRD Sulut.

“Tinggal bagaimana saat ini DP3A di setiap Kabupaten/Kota, memaksimalkan tugas dan fungsi baik dalam pemberdayaan maupun pendampingan,” ujar Meike.

Diakhir Kopdar, anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menegaskan akan mengawal apa yang menjadi diskusi tersebut, untuk dilanjutkan dalam setiap agenda rapat DPRD.

“Saya garansi, setiap aspirasi dan diskusi kita hari ini terkait perempuan dan anak akan saya teruskan di setiap agenda rapat dewan. Ini juga menjadi bahan evaluasi di setiap laporan kinerja saya sebagai legislator dari PSI Sulut,” kata Melky.

Lanjut dia, terkait Ranperda terkait Perempuan dan anak yang sudah masuk untuk dibahas DPRD di tahun 2020, akan terus dikawal. Apalagi jika nanti Ranperda tersebut bisa mengatur kepastian serta efisiensi anggaran dalam memberdayakan perempuan dan anak.

“Kalau memiliki dampak dan kepastian hukum, naskah akademik jelas dan sesuai serta berawal dari keresahan publik, maka Ranperda traficking harus kita kawal bersama. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai anggota DPRD,” tukas Politisi PSI Sulut ini.

 

Christy Lompoliuw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here