CYBERSULUT.NET – Otoritas Palestina secara resmi kembali meluncurkan upaya untuk menjadi negara anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Proses tersebut tidak memiliki hasil yang pasti, namun menurut Palestina, diperlukan dalam menghadapi serangan tanpa henti Israel di Jalur Gaza.
Seperti dilansir AFP, Rabu (3/4/2024), Palestina yang berstatus “pemantau” di PBB sejak tahun 2012, telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang juga berarti pengakuan resmi terhadap negara Palestina.
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, tertanggal Selasa (2/4) dan telah dilihat oleh AFP, utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengajukan permintaan “atas instruksi kepemimpinan Palestina” agar permohonan yang diajukan sejak tahun 2011 dipertimbangkan kembali.
Mansour berulang kali mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa keanggotaan PBB menjadi prioritas bagi Palestina, terutama saat militer Israel terus menyerang Jalur Gaza untuk membalas Hamas yang melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu.
“Masyarakat internasional yang memutuskan untuk membentuk dua negara di Palestina sejak tahun 1947,” ucap Mansour pada Februari lalu.
“Menjadi tugas komunitas internasional bersama dengan rakyat Palestina untuk menyelesaikan upaya tersebut dengan mengakui negara Palestina sebagai anggotanya,” cetusnya.
Bulan lalu, dia mengatakan Palestina akan “mulai memobilisasi sejumlah besar negara untuk mendukung kami” dan menyatakan harapan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengambil tindakan pada April ini, merujuk pada pertemuan yang dijadwalkan pada 18 April untuk membahas situasi Jalur Gaza.
Malta, yang memegang jabatan presidensi bergilir Dewan Keamanan PBB, mengatakan bahwa surat Mansour telah “diterima dan diedarkan” kepada negara-negara anggota. Malta menyatakan bahwa pembahasan akan digelar “kemudian”.
Liga Negara-negara Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan Gerakan Non-Blok juga mengirimkan surat kepada Guterres pada Selasa (2/4) waktu setempat, yang juga dilihat oleh AFP, yang isinya mendukung upaya Palestina tersebut.
“Kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa, hingga saat ini, 140 negara anggota telah mengakui negara Palestina,” demikian bunyi surat bersama itu.
Pengajuan yang diluncurkan Presiden Mahmoud Abbas tahun 2011 lalu, tidak pernah diajukan untuk divoting oleh Dewan Keamanan PBB, dan Majelis Umum PBB memutuskan untuk memberikan status “pemantau” kepada Palestina pada November 2012.
Setiap permohonan untuk menjadi negara anggota PBB pertama-tama harus direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB, kemudian disetujui oleh dua pertiga mayoritas anggota di Majelis Umum PBB.
Para pengamat meyakini upaya Palestina menjadi negara anggota PBB tidak mungkin tercapai karena Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, bisa menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan rekomendasi tersebut.
Untuk mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan PBB, Palestina harus bisa mendapatkan 9 suara dukungan dari total 15 negara anggota, dan tidak boleh ada veto dari lima anggota tetap — AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.
Sumber : detik.com
