Hadapi Pilihan Untuk Patuh Prokes Covid-19, Akademisi Ingatkan Sisi Moral dan Kejujuran Pemimpin

0
37
Ilustrasi : Pemerintah Harus Menjadi Teladan Bagi Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19. / Istimewa

CYBERSULUT.NET – Menyikapi adanya perilaku oknum Hukum Tua di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), yang diduga melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Akademisi Universitas Negeri Manado (UNIMA), Meiske Rondonuwu mengingatkan para pemimpin baik di tingkat Negara maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Kecamatan serta Desa, untuk mengedepankan tanggung jawab moral dalam menjadi teladan penerapan Protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 meskpiun diperhadapkan pada pilihan untuk menyelamatkan keluarganya.

“Ditinjau dari sisi psikologis moral, dapat dipertanyakan bagaimana seseorang diperhadapkan pada pilihan untuk menjalankan nilai moral yang diyakininya,” ujar Rondonuwu dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa (12/10/2021).

Lanjut Rondonuwu, menyikapi fenomena adanya oknum pemerintah Desa yang justru diduga melakukan pelanggaran Prokes Covid-19, bahkan terinformasi diduga menyembunyikan status dari keluarga yang telah tutup usia namun ternyata terkonfirmasi positiv Covid-19, dianggap sebagai perilaku yang menyimpang.

“Saya kira perilaku yang demikian menyimpang dan emosinya tidak stabil dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19,” tegas Ketua Prodi S2 Pascasarjana UNIMA ini.

BACA : Pemberhentian Hukum Tua Desa Kaima, Peringatan Bagi Pelanggar Prokes di Minut

Menurut Rondonuwu, sangat disayangkan ada oknum pemerintah yang tak jujur serta memberikan contoh merugikan bagi masyarakat ditengah semangatnya pemerintah beserta stakeholder, dalam berjuang dan berusaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19 demi menstabilkan perekonomian.

“Melihat tindakan yang dilakukan oleh oknum ini, terkesan tidak kooperatif tanpa alasan dan ini merupakan pelanggaran. Usaha bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri pandemi berkepanjangan ini merupakan tindakan yang sangat urgent. Pemerintah juga harus berhati-hati agar kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kacau balau,” tukas Ketua Perkumpulan Perempuan untuk Kebudayaan dan Demokrasi (PEKA) Manguni Sulut ini.

 

Christy Lompoliuw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here