Dualisme di Puskud Sulut, Ronald Sorongan : Keduanya Tidak Sah!

0
52
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ronald Sorongan.

CYBERSULUT.NET – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ronald Sorongan menegaskan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulut yang saat ini terjadi polemik dualisme antara kepemimpinan Ventje Waleleng maupun Ratu Dareda, tidak sah.

Hal tersebut ditegaskan Sorongan menjawab pertanyaan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2019, Rocky Wowor maupun anggota Fabian Kaloh terkait status Puskud dalam rapat Pansus, Selasa (21/4/2020).

“Jadi keduanya menurut saya tidak sah. Tapi Sekarang masih berproses di pengadilan, mana yang benar dan tidak,” kata Sorongan.

Dijelaskan mantan penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa ini, kedua pihak yang saling klaim sebagai pengurus dan mempunyai anggota sebanyak 325 Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut, saling membuat RAT (Rapat Anggota Tahunan). Yang tidak benar adalah para anggota KUD tidak mengadakan RAT.

“Jadi KUD dulu wajib buat RAT, baru itu berhak mengeluarkan suara sebagai RAT di koperasi induk,” terang Sorongan.

Lanjut diungkapkan Sorongan, sejak terbentuk ada koperasi yang tak berubah nama pengurusnya, bahkan ada nama yang sudah meninggal dunia.

“Ada kalanya, orangnya sudah tidak tidak ada, diwariskan ke orang lain tanpa bikin RAT dan hanya surat kuasa,” ungkap Sorongan.

Dibeberkan Sorongan, dari 6245 koperasi yang terdata di Sulut sesuai ODSK (Operasi Data Sistem dari Koperasi), yang aktif 3640 dan tidak aktif 2605 koperasi.

“Yang daftar ulang ke Dinas koperasi baru 1273. Sementara kebanyakan yang tidak mendaftar ulang itu anggota koperasi dari Puskud. Jadi perlu ada pembinaan dan penyehatan kembali dari koperasi yang ada di Sulut,” tukas Sorongan.

Diketahui sebelumnya dalam rapat pansus LKPJ tersebut, Ketua Pansus Rocky Wowor dan anggota Fabian Kaloh mempertanyakan status Puskud Sulut saat ini.

Menurut Kaloh, Puskud adalah koperasi sekunder sementara primer ada di Desa dan Kelurahan.

“Kalau kemudian koperasi di Desa dan Kelurahan sudah mati suri, mati juga Puskud ini. Peran dari Dinas di Puskud dan koperasi seperti apa, kalau tadi bilang 90 sekian persen, tersentuh ngga itu,” tanya Kaloh.

 

Christy Lompoliuw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here