Ditegur Mendagri, Tumbelaka Sarankan Gubernur Olly Evaluasi Kinerja OPD

1
286
Taufik Tumbelaka

CYBERSULUT.NET – Mencermati teguran tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kepada 19 Kepala Daerah yang catatan serapan anggaran dinilai buruk selama penanganan Pandemi Covid-19, dimana salah satunya Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey.

Pengamat Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka menyarankan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, untuk segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

“Gubernur harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bawahannya, yang kinerja masih lambat dalam penanganan pandemi Covid-19, khususnya dalam penyerapan anggaran yang menjadi catatan Mendagri,” kata Taufik Tumbelaka kepada CYBERSULUT, Minggu (18/7/2021).

TERKAIT : Gubernur Olly Dondokambey Ditegur Tertulis Mendagri Soal Serapan Anggaran Buruk Penanganan Covid-19

Menurut Taufik Tumbelaka, kinerja instansi yang kurang cekatan tersebut, berdampak pada kredibilitas kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mendapat teguran tertulis dari Mendagri Tito Karnavian.

“Padahal kedua pemimpin kita tersebut sudah memasuki periode kedua dalam membawa Sulut hebat dan semakin sejahtera. Sehingga sangat disayangkan mendapat teguran dari Mendagri karena kinerja bawahan yang lambat menunjang,” tukas putra dari Gubernur Pertama Sulut, F.J Tumbelaka ini.

Lanjut dikatakan jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, evaluasi yang dilakukan Gubernur menyesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, dimana ada tiga instansi yang berperan langsung sesuai edaran Mendagri tersebut.

Adapun Enam poin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, dimana diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar:

1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

2. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
b. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

 

Christy Lompoliuw

1 KOMENTAR

  1. Mendukung saran usul Bung Taufik Tumbelaka. Saran kami juga hendaknya Gubernur dan Wakil Gubernur ambil langkah proporsional dan profesional, evaluasi tim SKPD terkait karna hal ini sungguh sudah mencoreng jalannya roda pemerintahan dibawah kendali Pak Gubernur. Masih banyak potensi SDM yang memiliki kemampuan manajemen kelola dilingkungan Pemprov Sulut. Jika dibiarkan bisa akan menimbulkan multi tafsir negativ dari masyarakat terhadap pola manajemen pengelolaan dana insentif nakes yang jumlahnya tembus angka ratusan miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here