CYBERSULUT.NET – Menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Badan Intelijen Daerah (BINDA) Sulut merekomendasikan enam poin kepada penyelenggara Pilkada sebagai langkah antisipasitif yang harus diwaspadai.
Enam rekomendasi tersebut dipaparkan Kepala BINDA Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan dalam Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak tahun 2024 Kepada Stakeholder Tingkat Provinsi, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Sabtu (20/7/2024) di Hotel Luwansa Manado.
Berikut enam rekomendasi tersebut :
1. Penyelenggara Pilkada agar melakukan perencanaan yang matang dan rinci termasuk estimasi kebutuhan logistik, rencana distribisi dan indentifikasi potensi resiko yang dimungkinkan terjadi pada tahap persiapan, pengadaan dan pengelolaan logistik Pilkada 2024.
2. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU, Bawaslu, Gakkumdu dan TNI/Polri harus steril dan tidak memihak kepada Paslon manapun (netral) serta menjaga amanat konstitusi dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
3. Penyelenggara dalam menentukan TPS harus netral, tidak menempatkan TPS di salah satu kediaman pendukung/simpatisan Paslon Pilkada 2024.
4. Penyelenggara Pilkada agar aktif mengecek perkiraan cuaca, khususnya pada pelaksanaan pemungutan suara, antisipasi terjadinya bencana alam di lokasi TPS.
5. Penyelenggara Pilkada harus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana distribusi logistik Pilkada, khususnya pada saat pemindahan kotak suara setelah pencoblosan serta penentuan lokasi yang netral sehingga tidak ada intervensi dari kelompok masyarakat.
6. Pada saat pelaksanaan atau pasca pencoblosan suray suara waspadai:
- Intervensi tim sukses Paslon dalam perhitungan suara (penggelembungan suara).
- Adanya oknum petugas TPS yang berusaha membawa kotak suara keluar dari lolasi TPS dengan tujuan tertentu.
- Money Politic
