CYBERSULUT.NET – Bank Dunia mengumumkan pada Selasa, 31 Januari 2023, bahwa pihaknya telah menyetujui pinjaman 600 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau 9 tiliun rupiah, untuk mendukung pemulihan ekonomi Filipina serta upaya untuk membuat sektor keuangannya lebih tangguh.
Dana tersebut akan disalurkan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangannya, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan keuangan risiko bencana, jelas bank multilateral itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNA, Selasa (31/1/2023).
“Inklusi keuangan dapat menjadi faktor kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat pemulihan dari pandemi,” kata Ndiamé Diop, direktur negara Bank Dunia untuk Brunei, Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Hanya setengah dari warga Filipina berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening transaksi dengan lembaga keuangan, di bawah rata-rata regional Asia Timur dan Pasifik sebesar 80 persen, menurut data Bank Dunia.
Bank sentral Filipina juga menargetkan 70 persen orang dewasa Filipina menjadi pemegang rekening bank pada tahun ini.
Bank Dunia mengatakan pinjaman tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan pasar asuransi bencana di Filipina untuk mencegah orang jatuh miskin setelah bencana alam.
Filipina, negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau, dilanda rata-rata 20 badai tropis setiap tahunnya yang menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang yang mematikan, serta merusak tanaman dan infrastruktur.
Filipina juga rentan terhadap gempa bumi karena berada di “Ring of Fire” atau “Cincin Api” Pasifik yang aktif secara seismik.
Ndiamé Diop mengatakan bahwa mencegah orang jatuh miskin setelah bencana alam perlu diperhatikan karena bagian penting dari perekonomian Filipina juga, dilansir dari Manila Bulletin.
Produk asuransi bencana dirancang untuk melindungi rumah tangga, aset, dan bisnis terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
Diop mengatakan peningkatan penggunaan asuransi bencana akan memungkinkan pemerintah untuk memfokuskan sumber daya fiskal untuk mendukung orang-orang yang paling membutuhkannya, misalnya melalui tindakan seperti meningkatkan bantuan tunai pascabencana dan mensubsidi premi asuransi untuk populasi yang paling rentan.
Untuk memperluas akses keuangan oleh individu dan perusahaan, program ini juga mendukung reformasi yang mempromosikan layanan keuangan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kerangka kerja untuk membangun kepercayaan konsumen di sektor keuangan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur informasi kredit untuk mendukung akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke keuangan selama pemulihan.
Di bawah pilar penguatan stabilitas, integritas, dan ketahanan sektor keuangan, rangkaian DPL ini mendukung reformasi yang bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan untuk meningkatkan pengawasan dan integritas sektor keuangan, meningkatkan manajemen krisis dan kerangka penyelesaian di sektor tersebut, serta meningkatkan ketersediaan sumber daya jangka panjang. keuangan berjangka.
Kemudian, pinjaman kebijakan pembangunan juga hadir untuk mendukung ketahanan sektor keuangan terhadap guncangan terkait iklim. Hal itu dengan cara mengintegrasikan risiko iklim dan lingkungan dalam kerangka manajemen risiko lembaga keuangan dan memobilisasi pembiayaan sektor swasta untuk investasi hijau dengan mendorong bank untuk memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas investasi mereka.
Pinjaman kebijakan pembangunan juga memberikan bantuan pencairan cepat ke negara-negara yang melakukan reformasi.
Pinjaman kebijakan pembangunan biasanya mendukung perubahan kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan yang adil seperti yang ditentukan oleh prioritas pembangunan masing-masing negara.
Sumber : liputan6com
