CYBERSULUT.NET – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ardiles Mewoh dalam giat media gathering yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Rabu (10/7/2024) melaporkan dua capaian terbaik dari kinerja KPU dan Bawaslu Sulut kepada anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah.
“Hal pertama yang mau saya sampaikan sebagai laporan kepada pak Tio, di Sulut hingga saat ini belum ada jajaran KPU maupun Bawaslu yang di sanksi DKPP untuk Pemilu tahun 2024 meskipun masih ada yang sementara berproses,” ungkap Ardiles.
Menurut Ardiles Mewoh, pimpinan Bawaslu dan KPU di Sulut punya komitmen yang tinggi dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu.
“Termasuk di jajaran Bawaslu, kalau ada yang keliru, saya sendiri yang akan laporkan. Jangan menunggu orang lain yang laporkan,” tegas Ardiles Mewoh.
Lanjut diungkapan Ardiles Mewoh, Pemilu tahun 2024 di Sulut jadi salah satu provinsi yang tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dtindaklanjuti.
“Ini luar biasa pak Salman (Komisioner KPU Sulut) dan bagian teknis. Aplaus untuk KPU Sulut,” tutur Ardiles Mewoh.
Oleh karena itu menurut Ardiles Mewoh, kinerja KPU dan Bawaslu Sulut tersebut, menjadi modal yang sangat kuat dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024.
“Yang tadi saya sampaikan dua dari antara sekian banyak. Pada prnsipnya kami meyakini untuk menatap pilkada kita pasti akan mampu, siap melaksanakan pilkada 2024,” tukas Ardiles Mewoh.
Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi dan Lanny Ointu serta Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando.
